Rita, Srikandi dari Göttingen

Oleh Zainal Bakri

Cuaca begitu dingin pagi itu. Suhu mendekati minus 13 derajat celcius. Hampir seluruh warga Kota Göttingen, Jerman, masih terlelap di bawah selimut tebal. Jalan jalan juga masih sepi. Belum terlihat ada kendaraan yang melintas.

Di salah satu kota, seorang perempuan muda sedang mengayuh sepeda di pagi buta. Ia berjuang melajukan sepedanya, ditengah tebalnya salju yang membalut setiap jengkal jalan.

Asap mengepul dari mulut dan hidungnya. Desah nafasnya terdengar hingga beberapa meter. Sesekali ia menghentikan sepedanya, dan merogoh koran yang terbalut plastik dari kantong yang terikat di bagian belakang sepeda. Satu persatu koran itu dilemparnya ke arah pintu rumah pelanggan. 

Meski hampir seluruh tubuhnya terbalut jaket tebal, namun ia masih merasakan hawa dingin, menusuk hingga ke sendi-sendi tulang. Perempuan itu hanya menyisakan separuh wajahnya tersentuh salju. Namun ia tak terlihat lelah. Dua jam berkeliling dengan sepeda, ia tuntas mengantar koran ke semua pelanggan. “Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Saatnya kembali ke rumah untuk shalat shubuh dan bersiap kuliah,” katanya dalam bahasa Indonesia. Perempuan berkulit kuning langsat ini bernama Rita Khathir, kelahiran Banda Aceh, 1 Desember 31 tahun silam.

Menjadi loper di negara eropa seperti Jerman, sesungguhnya bukan pekerjaan yang gampang bagi pendatang. Waktu bekerja di pagi buta, dalam suhu yang tidak normal, merupakan salah satu tantangannya. Tantangan terberat ketika musim dingin tiba. Pernah suatu kali, katanya, Kota Göttingen, mengalami musim dingin terparah. Suhu di pagi hari ketika itu berada pada angka minus 24 derajat celcius. Tak terbayang bagaimana menjalani kehidupan dalam cuaca yang begitu dingin, melebihi suhu di dalam kulkas.

Dalam cuaca seperti itu, es hampir menutupi seluruh bagian kota. Beberapa kali ia pernah mengalami kecelakaan ketika mengantar koran. Ia terjatuh dari sepeda, hingga kakinya membiru. Di waktu yang lain, sebuah kecelakaan kecil menimpa sepedanya. “Penutup ban belakang saya terlipat dan masuk ke dalam roda. Sementara saat itu musim dingin dengan suhu minus 4 derajat celcius. Sebenarnya air mata saya sudah mulai berlinang sedikit, namun saya sadar itu bukan solusi dan bukan saat yang tepat untuk menangis. Akhirnya saya menelpon taxi dan pulang membawa sepeda plus koran-koran yang belum terbagi,” ungkapnya.

Dalam sepekan, ia bekerja sebagai loper koran sejak Senin hingga Sabtu. Hari Minggu ia mendapat jatah libur ditambah pada hari-hari libur nasional Jerman. “Setiap hari saya bekerja antara 1,5 hingga dua jam dengan penhasilan rata-rata antara 350 hingga 400 euro. Satu euronya sekitar 12 ribu rupiah,” katanya sembari tersenyum. Pekerjaan itu sudah ditekuni Rita selama 2,5 tahun.
Rita bukan lah seorang loper koran murni. Ia mahasiswa S3 pada Universitas Georg August, Göttingen. Mantan delegasi Unsyiah pada lomba Fahmil Quran Tingkat Nasional di Solo (1999) ini juga meraih gelar master di universitas yang sama tiga tahun yang lalu.

“Menjadi loper hanya mengisi waktu agar lebih bermanfaat. Apa lagi aktifitas di pagi hari sangat bagus bagi kesehatan. Jadi kegiatan ini tidak semata-mata karena alasan finansial. Saat ini saya sedang sibuk menyiapkan ujian akhir doktoral. Doakan saya ya?,” katanya ketika itu. Studi S3 yang ditempuhnya atas beasiswa dari Direktorat PendidikanTinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.

Rita menyebutkan, untuk menghadapi ujian akhir, ia meminta agar ayah dan ibunya datang ke Jerman. Kehadiran keduanya dirasakan akan memberi semangat lebih untuknya berjuang. ““Saya akan menghadirkan ayah dan ibu ke Jerman untuk melihat ujian sidang dan menghadiri wisuda,” paparnya dengan mata berbinar. Tiket pesawat Banda Aceh – Frankfurt untuk ayah dan ibu juga sudah dipesan dengan uang dari hasil jual koran, meski orang tuanya mampu untuk membayanya sendiri. Ternyata untuk itulah selama ini dia mengumpulkan tabungan dari bekerja keras sebagai loper koran. Ia bahkan memberi kejutan perjalanan ke London, yang diketahuinya menjadi impian sang Ayah sejak lama.


Saat ini, ia sudah sah membubuhkan gelar Phd di belakang namanya. Rita yang berhasil lulus sebagai dosen Fakultas Pertanian Unsyiah pada usia 23 tahun, sekaligus menjadi dosen termuda Unsyiah ketika itu, sudah menjalani ujian doktoral pada 13 Juli 2011 dan diwisuda pada 29 Juli. Desertasinya berjudul; Pengontrolan serangga hama gudang Oryzaephilus surinamensis pada gandum dengan menggunakan energi gelombang mikro. Gadis muslimah yang selalu tampil bersahaja itu mengambil studi tentang Keteknikan Pertanian Pasca Panen.

***

Sejak kecil, putri dari pasangan Drs H Rusli Ibrahim dan Dra Hj Armanusah Ali ini memiliki banyak prestasi. Sebagai anak perempuan tunggal dengan 3 saudara laki-laki, ia mengaku memiki sifat tomboi. Namun Rita kecil justru tumbuh mandiri dan selalu belajar menyelesaikan masalahnya. “Ayah mengirimkan saya ke sekolah madrasah selama 12 tahun secara konsisten, saya rasa karena itu saya boleh memahami agama Islam dan berusaha mengaplikasikannya. Saya tidak tomboi secara penampakan luar,” ujarnya sambil tersenyum.

Hampir pada semua jenjang sekolah, Rita selalu tampil sebagai juara. Walau kadang tak bisa juara satu, posisi kedua pasti menjadi miliknya. Sekolah dasar dan menengah lanjutan pertama ditempuhnya di MIN dan MTsN Tungkob, Darussalam. Sementara tingkat atas ia memilih di MAN I Banda Aceh. Sejak usia belasan tahun, dia sudah mulai mengajari anak anak sedesanya mengaji. “Setiap lebaran saya harus duduk di rumah menunggu anak-anak itu, mereka akan mengunjungi ummi kecil untuk sungkem, he he. Padahal saya juga masih kecil dan tidak bisa memberikan mereka ampau,” kenangnya.

Selesai menamatkan MAN tahun 1997, Rita melanjutkan kuliahnya pada Fakultas Pertanian Unsyiah. Sebenarnya ia ingin menjadi seorang dokter dengan memilih kuliah di Fakultas Kedokteran. Tapi dalam sebuah diskusi dengan ayahnya, ia menjadi paham bahwa kuliah di kedokteran akan membutuhkan biaya besar. “Lalu saya meminta sang ayah untuk memilihkan bidang studi lain, dan akhirnya beliau memilih Teknik Pertanian dengan pertimbangan bahwa ilmu yang diperoleh juga bisa digunakan untuk membangun kampung kami kelak,” ceritanya.

Nasib baik memang memihak padanya. Tak butuh waktu lama untuk mencari pekerjaan. Setelah menyelesaikan kuliah di tahun 2002 dengan predikat cum laude, ia melamar sebagai tenaga dosen pada almamaternya dan lulus. Ia diterima sebagai dosen dengan status PNS tepat tanggal 1 Desember 2002. “Ayah bilang ke saya, itu jadi kado ulang tahun saya yang ke 23,” ujarnya.

Empat tahun mengajar, keberuntungan lain pun menyambanginya. Ia mendapat beasiswa dari Lembaga DAAD Jerman untuk melanjutkan studi program master di Fakultas Pertanian Universitas Georg August, Göttingen, Jerman. Menerima konfirmasi kelulusan untuk studi S2 di Jerman, membuat perasaan Rita bercampur aduk. Ia merasa gembira sekaligus gundah. Bahagia karena tak semua bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Tapi ia juga khawatir, hidup di negeri yang memiliki kaum muslim minoritas.

“Selama ini saya mengawal diri dengan susah payah. Semua aktivitas yang saya lakukan harus selalu memberikan kontribusi positif. Saya jarang menonton televisi. Selalu menghadiri pengajian rutin, tak pernah keluar malam dan berteman dengan kawan-kawan yang shalehah. Teman-teman mencandai saya sebagai anak yang berusaha hidup pada jalan yang lurus,” katanya.

Di tengah kegalauan itulah, ayahnya memberikan motivasi yang mengubah kebimbangannya menjadi sebuah keyakinan. “Kami ingin anak kami yang shalehah menjadi seorang ilmuwan,” kata ayahnya ketika itu. Akhirnya ia pun berangkat dengan tekad bulat, melanjutkan sekolah sebagai persembahan kepada kedua orang tua. Tepat dua tahun, ia meraih gelar master dan langsung melanjutkan program S3 pada universitas yang sama atas beasiswa Dikti Kemendiknas.

“Tapi perjuangan belum selesai, apa yang saya dapat harus bisa membahagiakan orang tua dan bermanfaat bagi orang lain,” kata Rita suatu pagi melalui saluran telepon internasional. [Sumber: Aceh Voice]

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

‘Birahi’ Elit Aceh Kacaukan Pemilukada

Oleh Chairul Sya'ban

Foto: Chairul Sya'ban

PEMILUKADA Aceh tahun 2011 banyak menyita energi  menyusul terjadinya tarik-menarik antar penguasa. Dua kutub berseteru, Pemerintah Aceh dibawah komando Gubernur Irwandi Yusuf dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dominan dikuasai Partai Aceh (PA). Bagaimana dengan posisi Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang justru berada di antara keduanya?

KIP pun bagai di ujung tanduk. Tindakan DPRA membentukPanitia Khusus (Pansus) menjadikan KIP layaknya 'tersangka' dalam konflik regulasi Pemilukada ini. Sikap DPRA tersebut dinilai banyak pihak terlalu mengada-ngada, bahkan cederung menempatkan KIP bekerja di bawah tekanan (pressure).

KIP adalah lembaga mandiri, tidak boleh DPRA bersikap sekonyong-konyong. Kendati harus diakui fungsi dewan salah satunya adalah sebagai pihak pengawasan. Namun, sekaitan pelaksanaan Pemilukada adalah kewenangan KIP sepenuhnya. “Jadi, DPRA tidak punya kewenangan untuk menunda Pemilukada itu.”

Dalam pekan-pekan terakhir ini menggambarkan sebuah performa perpolitikan Aceh kini penuh intrik dan gejolak. Inikah dinamika politik ureung Aceh yang konon katanya memiliki kiblat pluralis alias luar negeri ? Karena banyak produk hukum dalam negeri terkesampingkan, bahkan tak terpakai sama sekali.

Kembali pada pokok kerja penyelenggara, dimana tugas dan kewenangan serta kewajiban Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yang tidak satu poin pun menyebutkan adanya perihal melahirkan regulasi Pemilukada. Kecuali pengaturan Juklak dan Juknis tahapan pelaksanaan serta sejumlah keputusan serangkaian perhelatan pesta lima tahunan itu untuk ditaati dan dipatuhi para pihak.

Tapi apa dinyana, kenyataannya disaat pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki andil dalam menentukan—melahirkan aturan (regulasi—red) malah justeru “mengumandangkan” adanya konflik regulasi yang menghanyutkan lembaga KIP ke “lumpur hidup” dan “kubang kotor” sehingga tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara tergadaikan untuk memenuhi “birahi” elit di Bumi Seuramoe Mekah, ini.

KIP sebagai lembaga penyelenggara yang independen telah menetapkan tahapan-tahapan sesuai amanah peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku saat ini. Tiba-tiba KIP harus menghentikan kegiatannya, yang saat ini cukup populer dengan istilah cooling down atau jeda Pemikukada.

Pada satu sisi, ada elemen masyarakat yang menilai KIP telah menjalankan tugas dan kewenangan serta kewajiban secara baik dan benar. Tapi, apa lacur perjalanan yang coba dilakoni KIP di atas rel yang diperintahkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) harus terhenti dikarenakan keinginan elit-elit Aceh dengan berbagai alasan dan kepentingannya.

Seperti apa yang disampaikan Ketua PKS Aceh Ghufran Zainal Abadin. Dimana penundaan Pemilukada Aceh sesuatu yang penting. Menurutnya permintaan penundaan Pemilukada tahun 2011 ini untuk mencegah terjadinya konflik dan memberi waktu kepada pihak-pihak yang terlibat guna mencari solusi dan bisa keluar dari konflik regulasi. Penundaan Pemilukada juga penting untuk meminta Pemerintah Pusat mencari solusi terkait kisruh politik di Aceh.

Pemaksaan pelaksanaan Pemilukada di tahun 2011 dalam kondisi seperti sekarang, dinilai rentan terhadap terjadinya konflik, sehingga butuh situasi politik yang tenang agar Pemilukada berlangsung aman dan damai nantinya.

Lebih lanjut Ghufran mengatakan, penundaan Pemilukada tidak dikarenakan Partai Politik (Parpol) takut terhadap calon perseorangan dari incumbant. “Kita tidak bicara kalah menang di sini, tetapi ini demi kelangsungan damai di Aceh,” cetusnya.

Sedangkan dari Partai Demokrat Aceh punya alasan lain seperti yang disampaikan Mawardy Nurdin. “Kalau situasi yang panas dilanjutkan dengan pelaksanaan tahapan Pemilukada, kondisi damai yang telah dirasakan masyarakat Aceh selama lima tahun ini bisa berubah seperti masa konflik,” seru Mawardy yang juga Walikota Banda Aceh, itu. Juru Bicara Pertemuan Silaturrahmi Lintas Parpol mengetengahkan, bahwa jeda Pemilukada 2011 ini penting dilakukan menyusul kondisi perpolitikan Aceh yang kian bersuhu tinggi.

Senada dengan Mawardy Nurdin, Juru Bicara Parta Aceh, Fachrurazi mengatakan, berbagai isu regulasi Pemilukada di Aceh telah memunculkan eskalasi politik dan melibatkan para pihak berseteru. Terutama setelah DPRA mensahkan Qanun Pemilukada beberapa waktu lalu, namun ditolak mentah-mentah oleh Pemerintahan Aceh.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melihat produksi qanun yang dibidani DPRA itu sarat kepentingan sepihak, banyak pasal bertolak belakang dengan UU dan UUD 1945, sebagaimana salah satunya yang tanpa mengakomodir calon peserta Pemilukada Aceh dari jalur perseorangan.

Semua alasan dan pertimbangan, pihak yang meminta Pemilukada ditunda ternyata tidak bisa diterima elemen sipil seperti apa yang disampaikan aktivis Barisan Muda Mahasiswa Atjeh (BM2A) Aceh Utara dan Lhokseumawe. Elemen sipil tersebut berunjuk rasa di Bundaran Harun Square, Lhokseumawe, Kamis (21/7). Mereka meminta Pemilukada Aceh 2011 tidak ditunda. “Aceh bukan milik Parpol dan elit Aceh,” seru BM2A lewat spanduk dan poster-poster yang diusungnya.

“KIP teruskan kerjamu. Pemilukada milik rakyat, bukan milik Parpol.” Kalimat-kalimat sindiran dan hujatan yang dikomandangkan BM2A ini sepatutnya tidak dianggap enteng, karena BM2A merupakan gerakan rakyat dan elemen sipil yang juga memiliki kekuatan besar. Dalam unjuk rasa BM2A meminta Presiden RI, Mekopolhukam, Mendagri, KPU dan KIP Aceh memperkuat komitmen dalam menjalankan Pemilukada Aceh tepat waktu, adil dan demokratis sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut meminta DPRA taat pada azas hukum, menolak pernyataan Forum Lintas Parpol yang mengusulkan Pemilukada ditunda. Dan, meminta pihak keamanan menindak tegas pihak yang merusak perdamaian Aceh. Bagi mereka, penolak Pemilukada adalah penghancur perdamaian Aceh.

Pada kesempatan lain, Juru Bicara Presidium Young of Development Aceh (PYDA), Teuku Faisal SH punya pandangan lain. Dia memberikan pendapat bahwa tidak ada konflik regulasi, itu hanya alasan yang dicari-cari. Sebagaimana dalam banyak pandangan para elemen sipil, bahwa DPRA dan pihak partai di Aceh saat ini lebih mementingkan birahi politiknya ketimbang ikhwal lain sekaitan hajatan hidup rakyat banyak.

“Bukankah pluit permainan sudah dibunyikan, masa pemain disuruh berhenti. Seharusnya sebelum tahapan Pemilukada dimulai, pihak-pihak memiliki otoritas membuat regulasi melaksanakan kewenangan,” cetus Teuku Faisal seraya menandaskan, lebih anehnya lagi para pemainnya itu ikut menghalang-halangi wasit (KIP—red) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Ingat, KIP adalah penyelenggara yang independen. Tak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden sekalipun DPRA menganggap KIP Aceh hasil produknya. “Padahal mereka (DPRA—red) lah hasil produk KIP, dan DPRA sudah salah kaprah,” tambah Faisal yang juga mantan aktivis mahasiswa, itu.

Selanjutnya dia menjelaskan, seyogyanya Pemerintah Aceh dan DPRA pada jauh-jauh hari memprioritaskan pembahasan dan menyelesaikan Qanun Pemilukada. “Jika Qanun (Pemilkuda—red) dapat disepakati kedua belah pihak (Pemerintah Aceh dan DPRA—red) dengan koreksi Mendagri RI untuk menjadi Lembaran Negara maka Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006 tidak lagi digunakan KIP.

“Namun, karena Qanun baru itu gagal produk, maka tentu saja KIP wajib mempedomani pada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006 itu” tandas Faisal yang juga Ketua Kaukus Pemuda Pantai Timur, itu.

Dia juga memberikan penilaian perdebatan (konflik) regulasi, bukan lah ranah KIP sebagai penyelenggara. “Saya kira KIP menjalan aturan dan perundang-undang yang berlaku saat ini. Jadi kalau KIP harus menunggu Qanun baru yang terkait Pemilukada, bisa dianggap lalai tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menghadirkan KDH (Kepala Daerah) setiap periode 5 tahunan,” katanya.

“Inilah yang kita sesalkan, dimana perilaku elit politik saat ini lebih mementingkan kekuasaan dari pada melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Apa yang dilakukan elit politik itu tidak ubahnya dengan perilaku politik palsu. Jika politik palsu terus dibiarkan, demokrasi kian rapuh," sesalnya.

Lebih lanjut dia mengatakan manuver-manuver politik elite Aceh sekarang ini justeru semakin menimbulkan tanda tanya. Dimana para elit hanya berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing, tanpa menimbang baik-buruknya bagi Aceh secara keseluruhan.

“Kesan haus kekuasaan lebih menonjol ketimbang upaya merawat perdamaian Aceh yang sudah terjaga selama ini,” sergah Faisal seraya menandaskan, apa yang dibuat tokoh Parnas dan Parlok merupakan hal yang sah-sah saja, tapi terkesan seperti menghalalkan segala cara. “Kekuatiran masyarakat tidak akan ikut memilih pada Pemilukada tahun 2011 kali ini, jika perilaku elit politik masih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok,” jelasnya.

Sepertinya pandangan yang disampaikan T Faisal ada benarnya. Dimana masyarakat kini kian apatis saja akan keikutsertaannya pada Pemilukada, untuk ambil bagian sebagai konstituen adalah sebuah hal yang hampa. Bagi sebagaian masyarakat, Pemilukada atau moment pemilihan, baik level bawah maupun level atas. Mulai pemilihan Geuchik hingga pemilihan Presiden sekalipun, tidak lagi menjadi hal penting. Bahkan malah justeru menghabiskan waktunya percuma.

“Karena gak ada gunanya bagi kami yang ada menghabis waktu saja untuk datang ke TPS memberikan suara dalam setiap pemilihan itu,” seru abang beca di Kota Langsa, Iskandar (50 tahun) kepada media ini beberapa waktu lalu.

Dibalik itu, ada harapan menggelayut, kendati tak sedikit asa telah tercerabut atas keberadaan pemimpin bangsa di negeri ini. Sebagaimana Gindo Pane (28 tahun) pemuda asal Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, berharap pemimpin mendatang bisa menjadikannya PNS. “Tidak penting pemimpin dari jalur independen atau dari jalur partai politik,” serunya.

Sementara Reza warga Langsa mengemukakan yang penting Pemilukada berjalan lancar dan jangan ribut-ribut. “Masyarakat udah lelah dengan keributan, lapar dan dalam kesusahan seumur-umur, pemimpin yang aku harapkan pemimpin yang bisa membawa sedikit rasa politik aman dan nyaman, “ kata Reza dengan nada pasrah.

Sekulumit pandangan masyarakat ini seyogyanya patut diperhatikan oleh petinggi—elit Aceh, karenanya diminta untuk tidak berbuat dan bersikap tercela. “Karena, dengan sikap dan bicara elit politik Aceh hari ini, sama halnya mempertontonkan kepongahannya dan ingin menang sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyat Aceh pasca konflik yang hingga kini belum juga memberi kesejahteraan dan ketenangan jiwa,” sergah Muhammad Isa, tokoh masyarakat Aceh Timur, belum lama ini.

KIP Kembali Berkayuh
Kembali ke kondisi Pemilukada terkini mulai mendapat angin segar, menyusul pertemuan dn rapat koordinasi DPRA, lintas partai dan Gubernur Aceh dan KIP dengan Kemendagri RI di Jakarta, baru-baru ini. Angin segar itu bernama cooling down selama sebulan terhitung 5 Agustus hingga 5 September 2011.

Kemendagri mengisyaratkan dua minggu kemudian setelah sebulan itu, DPRA wajib melahirkan Qanun Pemilukada. Berdasarkan tematis, dua pekan setelah masa jeda itu berarti pihak KIP Aceh kembali melanjutkan tahapannya tanpa harus mempertimbangkan lagi kelar atau tidaknya Qanun itu disusun dewan di sana.

Maka, sejak tanggal 20 September 2011 ini, KIP Aceh dan Kabupaten/Kota kembali menjalankan roda regulasi itu sendiri dengan berpedoman pada Qanun yang tersedia. “Artinya KIP Aceh tetap wajib melanjutkan tahapan-tahapan Pemilukada dengan menggunakan Qanun lama, bilamana Qanun baru belum juga dilahirkan pada 19 September 2011 ini,” tambah Teuku Faisal SH.

Dengan skedul baru, KIP kembali berkayuh menjalankan tahapan-tahapan Pemilukada tanpa harus “sungkan” pada DPRA. Angin segar juga kembali berhembus, menyusul DPRA mengirim surat pemberitahuan masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pengiriman pemberitahuan yang dilakukan DPRA baru-baru ini merupakan awal romantisme perpolitikan Aceh penuh suka cita.

Kendati, tanpa surat pemberitahuan itu KIP Aceh tetap melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada itu, karena pemberitahuan itu ditafsirkan wajib diberi tahu DPRA, manakala KIP lupa. “Tapi, selama ini KIP kan tidak lupa,” seru Faisal sembari mengartikulasi lebih lanjut tentang salah satu Pasal UUPA terkait “pemberitahuan masa berakhirnya jabatan kepala daerah oleh DPRA.”

“Karenanya tidak ada alasan bagi KIP Aceh, untuk tidak melaksanakan Pemilukada, bila tanpa adanya pemberitahuan DPRA, itu nonsen,” celutuknya lagi. Dalam kacamata Sukri Asma sebenarnya tak ada konflik regulasi, yang ada cuma konflik kepentingan. Regulasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan.

Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

“Menjadi aneh kan, regulasi yang ada dipertentangkan sesamanya, yakni sesama yang melahirkan regulasi itu sendiri,” ucapnya seraya menguraikan, kemudian terlepas siapa masing-masing mereka yang memproduk regulasi. “Yang pasti DPR, MK dan Pemerintah adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan melahirkan aturan atau undang-undang,” demikian Teuku Faisal SH.

Menanggapi kondisi perpolitikan Aceh yang kian memanas ini, Faisal malah justeru menilai semua itu adalah situasi yang sengaja dibuat-buat. Sealah-olah Aceh kembali menggelegak-gelegak atas isu yang sengaja dibangun di tengah-tengah masyarakat Aceh yang kian gamang.

“Mereka sengaja menciptakan kegamangan Aceh biar leluasa menguasai kekuasaan disegala lini, DPRA sudah menciptakan dirinya sebagai pihak super power, sehingga ikut memaksakan kehendaknya di atas fungsi dan tugas lembaga lain yang independen,” tambahnya.

Menelisik kondisi terkini, banyak perkembangan dan melesat ke arah lebih baik. Dimana Pemerintah Pusat c/q Kemendagri RI memberi sinyal bahwa Pemilukada Aceh harus tetap berlangsung di tahun 2011 ini. Ada sedikit bocoran KIP Aceh sepertinya telah menyusun—siapkan skedul/jadwal tahapan Pemilukada yang baru untuk melanjutkan tahapan yang tertunda pasca cooling down, berdasarkan info orang dalam KIP telah menetapkan hari ‘H’ pencoblosan antara tanggal 14 Desember atau 24 Desember tahun 2011. Benarkan tanggal itu, kita lihat saja nanti. ***.


*)Redaktur dan Reporter di Tabloid Media Suara Publik, Kota Langsa

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Aceh dan Jalur Independen

Oleh Jufrizal

Pria 72 tahun itu sudah digerogotin uban. Kulit keriput di bawah sepasang matanya mulai mengatung. Namun ingatannya masih tajam. Bicaranya tegas, terkadang berapi-api .

Sesekali tangannya menggempal ketika berbicara. Muhammad Yusuf nama pria tua itu.Perbincangan seru terjadi. Mulai dari pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia atau populernya DI/TII Aceh pimpinan Tgk Daud Beureueh, Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kesepakatan Helsinki, sampai permasalahan pro-kontra jalur independen pada pemilu kepala daerah Aceh mendatang.

“Nyoe tentang DI/TII Aceh bek ka tuleh dare nyang ata lon ceurita saknyoe beuh (Tentang DI/TII yang saya ceritakan tadi jangan ditulis ya,” pinta Yusuf.

‘Kenapa?” tanya saya.

“Bek ka tuleh, seeb kateupeu lee droe keuh mantong (jangan di tulis, cukup kamu saja yang mengetahuinya),” jawab Yusuf.

Yusuf kembali bercerita sambil menghisap rokok cerutunya. Asap mengepul ke udara. Bau asap rokoknya menusuk hidung saya. Hari itu dia mengenakan baju kemeja batik yang mulai lusuh. Celana kain dan memakai peci hitam.

“Lon nyoe masalah jalur independen wate peumilihan gubernur kali nyoe teutap seuteju, jinoe tanyoe ka dame dan keuputusan pusat haroh geutanyoe ikot (Saya kalau masalah jalur independen waktu pemilihan gubernur kali ini tetap setuju, kini kita telah berdamai dan keputusan pusat harus kita ikuti,” kata yusuf, diplomatis.

“Kupeu daree karu-karu bak masalah jalur independen nyan. Wate jameun Tgk Daud Beureueh peujuangan gob nyan untuk kesejahteraan rakyat Aceh (kenapa mesti ribut-ribut pada masalah jalur independen itu. Waktu jaman Tgk Daud beureueh perjuangan beliau untuk kesejahteraan rakyat Aceh),” ujar Yusuf.

Dia menganggap penolakan jalur independen yang telah diputuskan Makamah Konstitusi (MK) akan menciptakan konflik kembali nantinya di Aceh. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang mesti dipikirkan oleh elit politik Aceh yang pengaruhmya lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Aceh.

Yusanto terus-menerus memutar mesin jahit tuanya. Saya dan Yusuf duduk membelakanginya. Sesekali suara nyaring mesin jahit itu mengusik perbincangan kami. Tak berapa lama saya menghampiri Yusanto. Dia sedari tadi juga mendengar pembahasan tentang jalur independen.

Dia pria Aceh asli. Namanya saja menyerupai nama Jawa. Kancing baju kemejanya sengaja dibuka setengah dada. Dia berbicara blak-blakan dan cepat.

“Lon nyoe masalah jalur independen hana lon teu’oh peugah peu (saya kalau masalah jalur independen tidak tahu mesti bicara apa)?” kata Yusanto.

“Tapih droe neuh seutuju atau han teuntang jalur independen nyan (tapi anda setuju atau tidak tentang jalur independen itu?” tanya saya.

Nyoe lon duwa-duwa jih seutuju. Asai soe nyan lheeu di joek peng, nyan lon dukoeng keu gubernur, tapi nyoe dijoek peng dari calon gubernur laen, tetap lon coek shit (Kalau saya dua-duanya setuju, asalkan siapa yang banyak kasih uang, itu saya dukung jadi gubernur, tapi kalau dikasih uang dari calon kandidat gubernur yang lain, tetap saya ambil juga),” jawab Yusanto.

Dia menilai selama pemilihan gubernur, para kandidat gubernur cuma menjanjikan programnya semata untuk mendulang suara. Lepas terpilih jadi gubernur baik dari partai maupun independen, mereka hanya memperkaya diri atau kelompoknya. makanya dia mengambil sikap suaranya harus dibeli oleh tiap calon gubernur.

Di sudut desa Rukoh, Banda Aceh ada kedai kopi Dek Mie yang ramai. Banyak orang berbincang-bincang sambil makan minum di situ. Suasana gaduh dan gelak tawa sesekali terdengar.

Hari itu, saya tampa sengaja berjumpa dengan Budi Azhari. Dia dengan beberapa temannya sedang berdiskusi berkenaan tentang jalur independen. Sayapun ikut bergabung satu meja dengan mereka.

Semenjak bergulirnya putusan Mahkamah Konstitusi di Jakarta mengabulkan permohonan para pendukung jalur independen untuk Pilkada mendatang. Masalah jalur independen tetap menjadi diskusi menarik di warung-warung kopi.

Budi Azhari berpendapat secara pribadi dia mendukung jalur independen, namun dalam kontek ke-Aceh-an dia menolak jalur independen. Aceh masih bagian dari Indonesia, tapi setelah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 silam, serta melahirkan Undang Undang Pemerintahan Aceh atau populernya UUPA, Aceh mempunyai kewenangan yang berbeda dengan propinsi lainnya di Indonesia.

“Seharusnya pemerintah pusat meruju kepada MoU Helsinki dalam mengambil keputusan menyangkut dengan jalur independen, jangan serta merta memberikan keputusan hukum tampa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Aceh dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),” ujarnya.

“Ini berbicara marwah Aceh,” tegas Budi.

Dia merasa khawatir jika tiap pasal dalam UUPA nantinya bisa dibatalkan oleh pusat tampa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRA akan menimbulkan wacana pembatalan serupa secara sepihak terhadap pasal-pasal lainnya dalam UUPA. Akibatnya akan melemahkan posisi Aceh.

Di lain hari, Saya chatting dengan menggunakan Facebook dengan Muhadzdzier Muhammad Salda . saya juga bertanya dengannya tentang jalur indepeden. Cukup lama saya menunggu balasan chatting darinya.

Muhadzdzier setuju saja dengan jalur independen.

Dia bercerita terakhir mengikuti pemilu pada pemilihan presiden 2004 silam. Setelah itu, dia lebih memilih tidur di rumah dari pada pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya pikir, tidur saya lebih penting daripada harus ke TPS,” tulis Muhadzdzier, lewat facebook

Dia menganggap ikut memilih nantinya sama saja membantu orang-orang munafik, zhalim, dan calon penguasa yang korupsi juga nantinya.

“Sebenarnya tidak ada jaminan calon dari independen dan partai akan bisa bersih, kecuali kalau pakai Rinso,” ungkap Muhadzdzier.

Rinso adalah merek pembersih pakaian.

Pada 18 April 2011 seratusan massa yang menamakan dirinya Barisan Muda Mahasiswa Aceh (BM2A) berunjuk rasa di DPRA. Mereka mengultimatum DPRA agar segera mengesahkan Raqan Pemilukada Aceh dan meminta DPRA untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan adanya calon independen dalam Pemilukada Aceh.

Sementara itu, di hari yang sama di Lhok Seumawe juga ada aksi unjuk rasa dari Gerakan Sipil Pendukung UUPA. Massa ini menentang adanya jalur independen pada Pemilukada Aceh.

Apakah menurut kamu aksi unjuk rasa berkaitan dengan pro-kontra itu di bayar?” tanya saya pada Muhadzdzier.

“Saya masyarakat biasa, tidak berani mengatakan itu demo bayaran.Tapi pasti ada permainan dibalik demo itu,” kata Muhadzdzier.

“Saya kira ada penyokong anggaran juga walaupun segelas minuman mineral,” tambahnya.

Acara dialog di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Aceh sedang berlangsung. Dialog itu membahas tentang pro kontra jalur independen dengan menghadirkan tiga orang narasumber yakni Abdullah Saleh dari fraksi Partai Aceh (PA), Juanda Jamal dari kalangan aktivis, dan Muhammad Jafar dari praktisi hukum.

Dialog berlangsung alot. Ketika dibuka sesi tanya jawab lewat layanan telepon, banyak penelepon menyayangkan pendapat politisi Partai Aceh, Abdullah Saleh yang menolak keberadaan jalur independen pada Pemilukada Aceh mendatang walaupun sudah ada pengesahan dari Mahkamah Konstitusi.

Pada pemilu legeslatif 2009 silam, Partai Aceh merupakan partai paling dominan meraih kursi di DPRA. Berdasarkan keputusan sidang pleno KIP Aceh, dari 69 jatah kursi di propinsi, Partai Aceh mendapatkan 33 kursi di DPRA.

Sementara itu Muhammad Jafar berpendapat bahwa secara yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang tegas dan mengikat. Putusan ini tidak bisa dilarikan ke ranah politik dengan berpendapat adanya suara mayoritas atau minoritas masyarakat yang pro-kontra dengan jalur independen.

“Bukankah hukum juga produk politik?”

“Ya benar, tapi jika DPRA ingin membatalkan atau mengubah putusan jalur independen yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi itu tidak mungkin. Produk politik dapat diubah dengan sesama lembaga yang setingkat antara keduanya, tidak mungkin peraturan atau undang undang yang diputuskan oleh DPR pusat dibatalkan oleh DPRA,” jawab Muhammad Jafar.

Maraknya pemberitaan di media cetak dan elektronik tentang pro kontra jalur independen, ada pula masyarakat Aceh yang tidak tahu sama sekali dengan jalur independen. Nur Fadillah dan Safrina, termasuk orang yang tidak mengetahuinya.
“lon hana toeng dengoe jalur independen nyan, Peu lee jalur independen nyan, (Saya tidak pernah mendengar jalur independen itu, Apa itu jalur independen)?” tanya Safrina.

*) Jufrizal adalah salah seorang penulis buku antologi Acehfeature; Setelah Damai Di Helsinki. Dia penerima beasiswa pemerintahan China program Master Jurnalism di Nanchang University.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Nek Matkur, Warga Aceh Tamiang Luput Perhatian

Oleh Chairul Sya'ban

Nek Matkur, korban banjir bandang,
Warga Kabupaten Aceh Taming luput
perhatian pemerintah setempat. Kini ia
sehari-hari bekerja sebagai pengutip plastik

(Foto: Chairul Sya'ban)

Umurnya terbilang renta. Ia korban banjir bandang tahun 2006 di Kabupaten Aceh Tamiang. Panggilan kecilnya Nek Matkur. Sehari-hari kerap menghabiskan waktu sebagai pengutip plastik. Dinas Kehutanan setempat tak jarang ia singgahi. Bentuk lain pemerintah tidak peduli?

Istilah rakyat kecil merupakan istilah yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, baik dari pejabat tertinggi kita hingga warga miskin. Istilah ini juga sering didengang-dengungkan di media massa dan menjadi istilah andalan ketika terdapat berita-berita seperti penggusuran, kenaikan harga BBM, maupun hal-hal yang dirasakan merugikan warga.

“Kecil” memang merupakan kata yang sifatnya condong ke arah negatif, kebalikannya adalah “Besar” yang sifatnya lebih cenderung positif.

Pada musim kampanye misalnya, tidak ada calon pejabat yang tidak menggunakan istilah itu dalam pidato kampanyenya untuk mengekspresikan semangat membela tanah air, bangsa negara, dan warga masyarakat khususnya yang tergolong miskin. Slogan-slogan pun bermunculan yang mengagung-agungkan para calon pejabat tersebut bak pahlawan yang membela korban perampokan, seperti “Pembela Wong Cilik”; “wong cilik” merupakan bahasa Jawa dari istilah rakyat kecil.

Masyarakat pun tak henti-hentinya melabelkan dirinya dengan istilah suci itu. “Pak, tolong perhatikan nasib kami, nasib rakyat kecil” adalah kalimat yang biasa diutarakan ketika suatu kelompok masyarakat yang dirugikan atas suatu kebijakan, biasanya kelompok masyarakat itu adalah kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kadang-kadang, atau bahkan sering, orang mengemis-ngemis kepada orang lain dengan embel-embel “rakyat kecil”.

Begitu susahnya hidup di negeri ini sampai-sampai warganya gemar dianggap kecil. Bukankah semua orang yang mengaku rakyat Indonesia, baik dari kalangan pejabat maupun pengangguran, adalah BESAR? Bukankah bangsa kita adalah bangsa yang BESAR? Besar dalam artian semangat dan harga diri. Harga diri yang besar tidak hanya ada pada pejabat dan orang kaya, akan tetapi semuanya termasuk golongan masyarakat miskin.

Namun, pada mereka yang dengan ikhlas memberi label pada diri mereka ‘kecil’ maka akan terus ‘kecil’ pula harga dirinya. Mereka menganggap mereka lebih kecil daripada mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Hanya karena perbedaan jabatan! Dimana pikiran mereka terus dibina dengan doktrin “Kamu orang ‘cilik’, kamu orang kecil, kamu tidak bisa apa-apa, kamu harus tunduk”.

Alhasil, tumbuh suburlah harga diri yang kecil dan akan terus mengecil hingga kesadaran akan kebesaran harga diri tumbuh. Apapun golongannya, apapun jabatannya, berapapun penghasilnnya, tiap-tiap individu yang mengaku sebagai rakyat Indonesia adalah rakyat besar! bukan rakyat kecil.

Contohnya, pekan lalu ada suasana yang menyedihkan di halaman depan kantor Kehutanan Aceh Tamiang. Betapa tidak, tampak sosok seorang nenek dengan kondisi badan sudah membungkuk sedang mengutip sampah plastik berupa barang bekas yang nantinya dijual kembali. Adalah Nek Matkur yang berusia 67 tahun berasal dari Kampung Dalam, Aceh Tamiang.

Kondisi tubuh nenek ini terlihat sangat lemah, apa lagi saat itu, jarum jam tepat menunjukkan pukul 12.00 WIB. Ditambah lagi dengan panasnya terik matahari yang posisinya tepat di ubun-ubun kepala Nek Matkur yang sudah renta itu.

Meski demikian, nenek renta ini tak patah semangat untuk terus mengutip barang bekas demi memenuhi kebutuhan ekonomi bersama suaminya yang dikabarkan sudah tak sanggup lagi bangun dari sakitnya itu. Jelas nenek renta ini sedang mengutip barang bekas minuman mineral yang sudah dibuang secara berantakan di halaman kantor kehutanan-red.

Setelah berapa kali ditanyai ternyata nenek ini merupakan korban banjir bandang 2006 lalu. Akibatnya rumah nenek renta ini hanyut dibawa banjir bandang yang sangat dahsyat tersebut. Namun, hingga saat ini menurutnya, belum ada sentuhan apapun dari pihak pemerintah setempat.

Nenek renta ini, berjalan tanpa memakai sandal. Tak memikir kakinya itu bisa terkena paku atau benda tajam, tetap saja ia terus berjalan setapak-dua tapak, dari gedung ke gedung demi sesuap nasi dari hasil lelesan sampah bekas yang di jual sebulan sekali, dan hanya mendapatkan penghasilan seratus ribu rupiah.
Sambil menjawab pertanyaan, sesekali memandang tajam ke arah sudut-sudut bangunan kantor dan di bawah mobil untuk mendapatkan sampah bekas itu.

Dengan wajah tampak lelah, lapar, dan haus, (maklum pukul 12.00 WIB waktunya makan), memakai pakaian yang sudah bertahi lalat, nenek renta ini sangat berharap uluran tangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Apalagi, suaminya yang berusia 70 tahun itu, hanya bisa menatap ke arah langit-langit rumah, karena sudah dua tahun lamanya menderita penyakit yang diduga asam urat, sehingga tidak bisa bangun dari kasur tidurnya sampai sekarang. Sementara nenek inilah yang terpaksa rutin tiap harinya mengutip sampah bekas minuman mineral demi sesuap nasi-red. “Saya tinggal bersama suami saya di rumah, kami juga merupakan korban banjir bandang.

Kini suami saya tak sanggup bangun dari kasurnya itu, karena sudah dua tahun sakit asam urat,” ungkap Nek Matkur. Seperti yang ditansilkan, Pejabat Pakai Dasi, Rakyatnya Makan Terasi. Lantas apa tanggapan dari pemerintah setempat mengenai hal ini? Semoga saja pemerintah memahami dengan pemberitaan ini, bukan hanya dibaca, tapi juga harus dipahami dan dimengerti serta diterjemahkan.***

*) Reporter Media SUARA PUBLIK, tinggal di Aceh Tamiang

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Ilyas Badai, Pejuang Terlupakan

Oleh Salman

Jasanya mempertahankan negeri ini seperti tak dihargai. Terbukti, tak ada bintang jasa tersemat, begitu juga gaji untuk biaya hidup tak pernah didapat dari Negara yang telah dibelanya.

Itulah jalan kehidupan yang dialami Tgk Ilyas Badai. Lelaki renta, 82 tahun, asal Desa Blang Dalam, Kecamatan Geumpang, Pidie. Perjalanan hidupnya panjang, sejak proklamasi didengungkan.

Dia berkisah jalan hidupnya. Usai proklamasi, Belanda tak serta merta hengkang dari Indonesia. Karena itulah, Sukarno yang menjadi Presiden Indonesia kala itu, meminta bantuan pejuang Aceh untuk mengusir penjajah yang masih bercokol di Medan dan sekitarnya.

Di bawah komando Tgk Daud Beureueh dan Kolonel Jusuf Bireuen, 6.000 pasukan Aceh siap sedia. Ilyas termasuk di dalamya, karena ia telah jadi tentara saat itu.

“Saya tugas di Bataliyon sembilan, Kuala Simpang, pangkat saya saat itu Kopral,” cerita Ilyas kepada saya akhir april 2008 lalu di dermaga Lampulo, Banda Aceh. Sebelumnya, ia sempat menjadi tentara Jepang tahun 1943.

Sebelum diturunkan ke kancah perang, semua prajurit tadi sempat diberi pelatihan khusus selama tiga bulan di bataliyon, tempat Ilyas bertugas.

Setelah itu, dengan senjata lengkap, semua pasukan langsung bertolak ke Sumatera Utara, medan laga. Di sana perang sengit meletus.

“Saya sempat beberapa kali melepaskan mortir dan granant ke arah mereka (Belanda-red), kalau senjata biasa itu sudah pasti selalu saya tembakkan,” kenangnya. Perang sempat berlangsung tiga setengah tahun, kendati tak terus-menerus.

Alhasil Belanda angkat kaki dari negeri ini. Di pihak Aceh, kata Ilyas, 400 prajurit tewas. Pejuang Aceh membakar seluruh tempat peninggalan Belanda di Medan Area.

Perang usai, prajurit tersisa kembali lagi ke Aceh. Ilyas dan beberapa kawannya kemudian membuka latihan militer di kawasan Ulee Gle, Pidie. Dia menjadi pelatih.

Latihan itu diperuntukkan untuk pemuda Aceh, agar mampu berlaga dan menggunakan senjata, sebagai antisipasi jika perang terjadi lagi.

Selama setahun berjalan, beberapa pemuda sukses menjadi tentara. Ilyas kemudian memilih merantau ke pulau Jawa. Tiga tahun di sana, Ia kembali lagi ke Aceh.

Saat itu, di Aceh sedang bergejolak pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI TII), menggugat Indonesia yang tak adil kepada Aceh.

Beberapa prajurit binaannya dulu memilih masuk TII. Namun Ilyas saat itu sudah memilih jalan hidup sendiri, jadi masyarakat biasa. Begitulah hingga kini.

Masa Orde Baru memimpin negeri ini, ada inisiatif pemerintah untuk memberi penghargaan kepada pejuang veteran. Sejumlah prajurit seperjuangan Ilyas ikut terdaftar, dan mereka diberi gaji untuk biaya hidup sebagai bentuk perhatian atas jasa mereka.

Namun, nasib baik itu tak memihak ilyas. Dia tak terdata. Beberapa kali ia mengurusnya namun hasilnya nihil.

Sekitar akhir tahun 1990-an, ia mencoba lagi membuat urusan itu, sejumlah tetek bengek surat dilengkapinya dan diajukan ke kantor yang mengurus veteran di Banda Aceh.

Saat itu, pihak kantor tersebut meminta biaya pengurusan Rp300 ribu pada Ilyas. Namun ia tak punya uang sebanyak itu.

Berkas Ilyas dikembalikan. Disitulah Ilyas merasa telah dipandang sebelah mata oleh negaranya. “Saya pasrah setelah itu,” ujarnya lirih.

Sekitar tahun 2001, Ilyas bertemu dengan Gubernur Aceh kala itu, Abdullah Puteh. Dia mengadu dan minta agar jasanya itu dihargai. Namun Puteh ‘angkat tangan’.

Puteh mengaku tak bisa mengurusnya. Sebagi bentuk keprihatinan, Puteh kemudian memberinya uang Rp300 ribu.

Pada tahun 2005, saat Mustafa Abubakar menjabat Plt Gubernur Aceh, Ilyas juga sempat mengadu hal yang sama. Jawaban sama didapat Ilyas, dia juga diberikakn uang setara dengan yang diberi Puteh, 300 ribu.

Beberapa waktu lalu, sang pejuang malang itu juga sempat bertemu dengan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar. Pengakuan Ilyas, perlakukannya juga sama; ‘angkat tangan’. Nazar memberikannya Rp50 ribu.

Begitulah nasib Ilyas. Pontang panting menaruh nyawa membela negara, tapi jasanya dipandang sebelah mata.

Ilyas kini tinggal di desanya, Geumpang, dan menggantungkan hidupnya pada anak-anaknya. Dia punya delapan anak dengan empat cucu.

Ilyas tak segagah dulu. Dia telah ringkih, jalannya mulai tertatih-tatih dengan ditompang dua tongkat di ketiaknya. “ Jasa saya seperti tak dihargai, saya mantan pejuang.”(*)

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Pita Merah dan Pria Tanpa Topeng

Oleh Arif S

“ODHA harus dilibatkan dalam menanggulangi penyakit AIDS, mustahil bisa melakukan pelayanan dan pencegahan Aids tampa melibatkan orang yang mengalaminya secara langsung.”

- Pria Tanpa Topeng -

Lelaki itu tampil menggunakan kemeja putih, di dada kirinya tersemat red ribbon, pita warna merah yang berbentuk huruf v terbalik. Dia berjalan menuju panggung bersama seorang pria yang juga berpakaian putih, serta Dewi Muetia, istri wakil gubernur Aceh Muhammad Nazar.

Orang-orang yang menyambut kehadiran mereka sontak bertepuk tangan, obor-obor digoyangkan membentuk garis-garis api. “Kenapa dia tidak pakai topeng?” tanya seorang panitia kaget. “Ini tak sesuai dengan skenario,” sambung panitia lain pasrah ketika melihat tiga orang tamu tersebut telah duduk berdampingan di panggung dan pembawa acara mulai menyapa penonton.

Dalam skenario yang disusun panitia Malam Renungan AIDS Nusantara (MRAN) 2008 yang dilangsungkan di Taman Sari, Banda Aceh Jumat malam (23/05) itu, dua lelaki berpakaian putih itu direncanakan tampil menggunakan topeng. “Saya ingin melihat stigma masyarakat Aceh terhadap ODHA/OHIDHA secara langsung,” tandas itu.

ODHA/OHIDHA adalah sebutan untuk orang yang terjangkit HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi penyakit tertentu (sindrom). Sementara AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan definisi klinis bagi orang yang terinfeksi HIV.

Di malam perenungan itu lelaki berpakaian putih itu bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai ODHA. Pemuda itu baru sadar dirinya terjangkit HIV dan AIDS pada tahun 2001. Selain itu, gambaran-gambaran mengenai penyakit HIV dan AIDS turut dipaparkan. “HIV terdapat di darah seseorang yang terinfeksi (termasuk darah haid), air susu ibu, air mani dan cairan vagina,” jelasnya.

Di Aceh ada tiga rumah sakit yang mampu melayani pemeriksaan terhadap infeksi penyakit HIV dan AIDS, Yaitu Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, Bahyangkari Polda Aceh dan Rumah Sakit Umum Zainol Abidin (RSUZA). Lelaki itu mengharapkan masyarakat tidak takut untuk memeriksa, “Dengan cepat kita tahu, semakin besar peluang untuk selamat,” lanjutnya.

Lelaki tanpa topeng itu menyayangkan stigma masyarakat terhadap ODHA. “Setiap orang punya masa lalu masing-masing, seharusnya kita tidak memvonis seseorang dengan masa lalunya,” ujar pria itu disambut tepuk tangan dari penonton. “Saya telah open status di panggung ini, tapi masih banyak kawan-kawan saya di daerah yang ngumpet di rumah,” ungkapnya.

Ia mengharapkan peran ulama dan pemerintah menyikapi keberadaan ODHA dalam menanggulangi penyakit AIDS di Aceh. “ODHA harus dilibatkan dalam menanggulangi penyakit AIDS, mustahil bisa melakukan pelayanan dan pencegahan Aids tampa melibatkan orang yang mengalaminya secara langsung.”

Malam renungan AIDS Nusantara (MRAN) secara serentak dilaksanakan pada Mei minggu ke tiga, baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan itu untuk mengenang orang yang telah meninggal karena AIDS dan juga sebagai bentuk dukungan bagi orang yang hidup dengan HIV-AIDS. Pita merah dilambangkan sebagai bentuk kepedulian pada HIV dan AIDS secara mengglobal.

Lelaki itu telah menyematkan pita merah di sisi sakunya dan mencabut topeng melawan stigma. Di pelosok-pelosok nun jauh, terdapat puluhan ODHA lain yang masih bersembunyi dan akhirnya menghilang di kehidupan.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Tunang Tergerus Zaman

Oleh Arif S

Bruang Tapa tak ganas sore itu, perintah pawang tak digubris. “Heaaaa, bek rugoe nan hai meutuah! (Heaaaa, jangan hanya besar nama hai sayang!),” bentak sang pawang sembari menarik tali yang dicocok pada hidungnya.

Raja Itam, rival dalam pertandingan peupok leumo (adu lembu) juga menunjukkan sikap sama. Tak mengubris tuannya.

Minggu sore, 1 Juni 2008. Lapangan bola Liempok, Aceh Besar dipenuhi penonton. Mereka berteriak menyemangati kedua petarung, ledekan pun tak sedikit. “karugoe tiket sang nyoe (rugi tiket nonton sepertinya),” teriak penonton.

Dalam pertarungan 10 menit itu, harus ada yang jadi pecundang supaya sang juara bisa kembali berlaga minggu depan. Kedua pawang mengeluarkan segala jurus untuk memancing emosi lembu. Meniup telapak tangan sendiri hingga berbunyi seperti siulan.

Tanduk dua lembu tunang itu didekatkan kembali. Upaya ini membuahkan hasil. Bruang Tapa mulai menanduk Raja Hitam. Heaaaaa..., pertarungan dimulai pada menit ke tiga. Sorak penonton riuh membahana saat dua lembu itu saling adu tanduk.

Lembu itu sepertinya tahu apa yang diinginkan pendukungnya. Semangat mengalir dalam tubuh kekar bertanduk, debu-debu mengepul membuat kabut saat mereka berlaga. Sorakan makin riuh.

Peupok leumo adalah permainan tradisional khas Aceh Besar. Tempo dulu, permainan ini berkembang di kalangan peternak lembu. Mereka menggelar peupok leumo untuk sebuah pengakuan, bahwa peternakan merekalah yang punya lembu berkualitas wahid. Biasanya tunang diprakarsai oleh pemilik lembu antar lokasi, kampung atau mukim.

Tunang tak sekadar huru-hara, punya tujuan di baliknya. Adu lembu diyakini akan menjadikan sapi lebih agresif dan sehat, bahasa Aceh-nya disebut pleh bren leumo. Maklum, para peternak umumnya hanya mengandangkan sapi mereka dan hanya diberi makan rumput yang telah disiapkan. Seiring waktu, adu lembu menjadi hiburan bagi warga. Biasanya digelar pada hari-hari besar dan selepas panen raya.

Di Liempok, tradisi lama itu diprakarsai sebuah pantia yang dibentuk khusus. Tujuannya sama, pleh bren leumo untuk hajatan mencari lembu pemenang. Di beberapa lokasi lain, tradisi itu pernah subur, tapi belakangan dilarang warga. Menjadi arena perjudian jadi alasan. Entahlah... ini hanya cerita tentang tradisi.

Peupok leumo diadakan setiap Minggu sore pukul 16.00 Wib, atau selepas shalat ashar. Menyaksikan hiburan lama, penonton diwajibkan membawar tiket sebesar Rp15 ribu.
Uang ini dikutip panitia sebagai biaya menyewa lembu tarung. “Uang itu untuk memberi biaya perawatan lembu pada pemiliknya, biasanya kami menyewa setiap lembu seharga Rp300 ribu hingga Rp1 juta,” kata Yah Nuh, panitia peupok leumo di Liempok.

Biaya tak sama untuk semua lembu, yang tangkas dibayar lebih mahal. Lembu yang diadu dalam tunang adalah lembu pilihan. Semua punya nama yang ditoreh pawangnya. Bruang Tapa dan Raja Hitam misalnya, seperti lembu yang bertarung sore itu.

Seorang peternak asal Ulee Kareng, Banda Aceh, Yah Usman menyebut Bruang Tapa dan Raja Hitam adalah pemain baru. “Itu lembu-lembu baru, biasanya diadu saat pembukaan,” katanya.

Tunang punya aturan ketat. Menjaga lembu tak cedera, waktu tarung hanya dilakukan 10 menit. Dalam periode itu, kalau ada lembu yang menghindar alias lari, dialah pencundang. Jika keduanya bertahan, maka pertandingan dihentikan; seri. Tarung ke depan, mereka tak bisa berduel lagi. “Mungkin mereka tak bisa bertarung berdua, hana pah lawan,” ujar Yah Usman.

Pemilik lembu yang memenangkan pertandingan akan mendapat keuntungan lain. Jika jagoan mereka sering memenangkan pertarungan, maka harga tawar akan kian meningkat. Harga tawar satu lembu tarung tangguh berkisar Rp20 juta hingga Rp30 juta.

Selain Bruang Tapa dan Raja Hitam, juga adalah Bren. Mengadopsi nama senjata serbu made in Cina, Bren adalah lembu yang paling disegani saat ini, minimal di Aceh Besar. Selain Bren, ada L-300 yang punya kemampuan sama.

Bagi warga yang hobby tunang lembu, nama-nama lembu petarung sudah terafal di luar kepala, melegenda. Setiap lembu baru yang bertarung atau punya fisik yang sama dengan legenda mereka, maka langsung dikaitkan. Ditabalkan seperti kenangan mereka. “Pada tahun 1992 ada Planet Bulen yang tak terkalahkan,” cerita Dadek, peminat tarung lembu.

Peupok leumo tunang adalah hiburan, ajang promosi dan tak jarang menjadi ajang taruhan bagi warga. Terlepas plus-minus, peupok leumo adalah tradisi yang kian jarang. Aturan-aturan entah kesadaran telah membuat budaya itu langka. Tunang yang tergerus zaman.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Ini Jazz Aceh, Teungku!

Oleh Arif S

Komunitas Maestro Aceh menggelar Khanduri Jazz II. Konser Jazz besar pertama aneuk nanggroe di tanah endatu.

Perlahan musik meloncat surut ke tujuh tahun silam. Nyawoung sebenarnya tembang etnik. Lagu yang liriknya bercerita tentang proses setelah kematian: permohonan jiwa untuk menyatu kembali, izin Tuhan, kondisi jasad setelah 44 hari di liang lahat dan sebuah memori pada zaman buruk saat musik itu diciptakan; Aceh yang berdarah.

Namun para musisi jazz Aceh itu sejenak melupakan kengerian, Nyawoung muncul dalam irama jazz yang mengalun, nada-nada mengalir, repetisi mencairkan kata-kata ngeri disetiap hentakan kaki. Dari tangan Muritza Thaher, musisi sekaligus arranger Aceh itu, instrumen lahir secara akrobatik. Mujibburrizal, anak Indrapuri, Aceh Besar yang kini salah satu vokalis grop nasyid Qatrunnada, Malaysia menyanyikan Nyawoeng dengan lembut, berbeda dari sang empunya sendiri, Muchlis yang meninggal saat gempa dan Tsunami meluluhkan Aceh Desember 2004 silam.

Jazz adalah mengalun, swing. Namun jazz bisa berarti apa saja. Dari Khanduri Jazz II di Gedung ACC Sultan Selim II, Banda Aceh, Jumat Malam 19 Juli 2008 lalu, Jazz juga tampil dalam suasana barok. Tembang-tembang seperti Boogoie Down yang dibawakan Goya Kala, Esokkan Masih Ada oleh Didy dan Aku Malu oleh Peut Voice mampu menghentakkan pengunjung. Mereka yang manyoritas kaum muda ikut berjoget dan bernyanyi. Jazz di Aceh juga digandrungi kaum Muda.

Tembang yang ditampilkan adalah lagu nomor standar dari lagu-lagu jazz populer yang diarangemen ulang Moritza. Khanduri Jazz diisi berturut-turut oleh Maestro Band, Moritza Taher Combo, Kelompok Taloe, duo gitaris Nadi & Denny Syukur, serta demo jazz instrumental oleh para musisi muda sekolah musik Moritza.

Yuni Sarmiati, gadis usia 22 tahun asal Banda Aceh diperkenalkan sebagai gitaris jazz perempuan pertama Aceh. Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala itu baru lima bulan bergabung di Sekolah Musik Muritza. “Ini aksi panggung saya yang pertama, saya mengenal jazz lebih banyak di sekolah Muritza.” Kata Yuni. Dara imut itu terlihat anggun dengan gitar warna pink saat menampilkan water melonman dan Blue Bossa. Selain Yuni, ada Erlinda di piano.

Khanduri Jazz II Jumat malam itu mampu menarik perhatian kalangan muda dan warga asing. Margaret Kartomi, Seorang profesor dari fakultas musik Monash University, Australia mengaku sangat menikmati musik Jazz yang ditampilkan Komunitas Maestro Aceh itu. “Ini Jazz Aceh,” sebut Kartomi.

Dan Jazz adalah kebebasan. Bagi Moritza Jazz juga improvisasi jiwa. Komponis telah menyediakan kerangka, namun setiap musisi bisa memainkan instrumen secara akrobatik di sekitar kerangka itu. Lompatan-lompatan tak terduka, lingkaran-lingkaran kecil dan nada yang berjungkir balik. Dengan peralatan piano, keyboard, qitar, bass yang dimiliki kelompok Maestro Aceh pada malam itu, Semua bergerak sendiri tanpa saling merusak. Dan itulah Jazz Aceh, Teungku !

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Malam di Kota Bandar

Oleh Arif S

Senja baru rebah di kota Bandar, ibu kota Pemerintah Aceh. Jumat lalu, 1 Agustus 2008, suasana sesak terlihat di sepanjang ruas jalan Tgk Daud Beureueh hingga TA Mahmudsyah. Mobil-mobil merangkak pelan di antara sepeda motor. Akhir pekan, jalan-jalan utama kota Banda Aceh selalu sesak.

Daud Beereueh tidak istirahat, selepas gaung azan magrib dari menara Mesjid Raya Baiturrahman, dentuman musik keluar dari sound-sound kedai tengger penjual burger .

Di bawah rindang pohon jalan, lampu neon selaksa warna menjadi penghias sendiri, menghibur sejumlah pemuda yang sedang berkumpul. “Malam Sabtu hingga Minggu memang selalu ramai,” kata Arif Hidayat, pemilik warung H & D Burger.

Arif belum lama bergelut dalam bisnis burger, pemuda itu tertarik mencoba bisnis makanan khas dari Amerika Serikat itu setelah mendapat tawaran dari seorang kawan. “Ini bisa kerja part time, saya buka mulai jam 17.30 hingga pukul 00.00 WIB,” cerita Arif.

Namun pada Jumat malam itu, sound system milik Arif mandek, musik tidak berdentum, sehingga hanya beberapa pasangan saja yang terlihat sedang berbincang mesra.

Selain H & D Burger, sejumlah otlet burger lain juga berjejer di sepanjang jalan yang namanya diambil dari tokoh kharismatik dan pejuang Aceh, Tgk Muhammad Daud di Bereueh. kebanyakan pelanggan di kedai-kedai tengger itu adalah anak muda usia sekolah hingga mahasiswa. “Masing-masing sudah punya pelanggan sendiri,” kata Oki, dari Obelix Burger.

Di Banda Aceh, warung-warung burger tersebar di sejumlah tempat. Selain di Jalan Daud Beureueh, Nyak Adam Kamil, T Nyak Arief, beberapa ruas jalan di Keutapang, Lamlagang, Beurawe, Darussalam hingga Ulee Kareng.

Harga burger berkisar dari Rp5000 hingga Rp12 ribu. Selain burger, menu lain juga ditawarkan seperti omelet, roti bakar dan sosis dengan minuman botol dan kopi.

Kedai burger menjadi tempat hiburan alternatif, selain ajang mencari pasangan atau berpacaran. “WH (Wilayatul Hisbah -red) tidak menangkap orang pacaran di sini, sebab suasana tempatnya ramai," ujar Evi, pelajar salah satu SMU di Banda Aceh.

Kaum muda di Kota Bandar memang haus hiburan. Sejak pemerintah menerapkan syariat Islam di Aceh, ruang gerak masyarakat dalam mencari hiburan ala metropolitan praktis tidak tersedia. Tidak ada diskotek atau bar di Aceh. Tempat-tempat hiburan yang disediakan beberapa pusat perbelanjaan tidak mencukupi. “Di Aceh tidak ada tempat hiburan, kita kadang suntuk tak tahu ke mana,” kata Fajar, kekasih Evi.

Bioskop-bioskop juga praktis tutup sejak tahun 2000 lalu. Mereka yang haus hiburan tapi bermodal banyak, lebih suka mencari hiburan dan membelanjakan uangnya di kota Medan atau Jakarta.

Pemuda Aceh yang ingin gaul dan melepaskan penat cukup kongkow bersama teman atau kerabat di kedai yang tersebar di pinggiran jalan. Buktinya, tak sedikit kalangan muda termasuk yang masih duduk di bangku sekolah atau ABG, memilih kedai burger sebagai tempat bergaul dan bercerita.

Mengisi masa remaja yang konon indah di kota penat, di mana penduduknya tak punya pilihan, menentukan hiburan akhir pekan.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Nek Kiah Memaknai Kemerdekaan

Oleh Arif S

Otot lengan Ramlan membengkak, tangannya kuat merangkul pohon pinang yang telah dilemuri oli. Di atas bahu pria 25 tahun itu, bertumpu empat orang lain yang membentuk tangga manusia. Bendera merah putih di puncak pohon pinang melambai dihembus angin, karton-karton bertuliskan aneka hadiah juga ikut bergoyang pada lingkaran yang tebuat dari bambu.

Azan ashar baru saja usai berkumandang dari menara Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Sore itu, Senin 18 Agustus 2008, perhelatan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke 63 digelar dengan ragam permainan di tepi Krueng Aceh.

Panjat pinang menjadi permainan pembuka dalam perayaan kemerdekaan hari itu. Delapan orang asal Lamteh, Ulee Kareng Banda Aceh menjadi kelompok pertama yang akan memanjat pohon pinang yang telah berwarna hitam dilumuri gemuk. Kelompok ini berhasil menggapai puncak dan membawa turun bendera. Keberhasilan itu dihargai Rp750 ribu dari sponsor.

Selanjutnya panjat pinang menjadi tontonan yang sangat meriah, sorak dan tepuk tangan riuh keluar dari ratusan orang yang mengerumuni tepi Krueng Aceh. “Ayo, ayo… Tahan!” Teriak penonton memberi semangat kepada kelompok panjat pinang dari pedagang pasar Aceh.
Pondasi manusia yang dibangun para pedagang itu goyang dan ambruk. Penonton tertawa saat kelompok tersebut meutumpok (bertindihan) di bawah pohon pinang yang mereka panjat.

Ramlan hanya menyengir dan mengajak kawannya membuat kembali pondasi, dia berada di bagian paling bawah untuk dipanjat kawan yang lain. Dalam panjat pinang, orang-orang harus mengorbankan tubuh mereka untuk diinjak kawan se tim, kemenangan adalah pencapaian puncak dan memungut hadiah yang disediakan panitia.

Selain masyarakat kota yang ikut menyaksiakan perhelatan kemerdekaan, puluhan pedagang juga menjajakan dagangan di lokasi itu. Ibu Kiah, penjual jomblang pada sore itu tidak begitu memperhatikan antusias penonton.

Ibu setengah baya itu duduk lesu, keranjang di depannya masih terisi biji-biji hitam yang tidak banyak berkurang. Sesekali, suara seraknya menawarkan pembeli untuk mendekat. “Hana muphom ulon kemerdekaan nyan/ Tidak mengerti saya arti kemerdekaan itu,” jawab ibu Kiah pendek. Tangan keriputnya kembali memasukkan biji jomblang dalam kaleng susu bekas yang dijadikan sebagai pengukur.

Juliamin, penjual boneka masih bisa memaknai kemerdekaan, “Kita tidak terjajah lagi oleh Belanda,” kata lelaki itu. Dia mengaku tidak bisa membayangkan jika hingga saat sekarang Belanda masih menjajah Indonesia.
Lelaki itu punya mimpi untuk bisa berjualan di toko. “Pemerintah agar meningkatkan perekonomian rakyat,” harap Juli. Sementara ibu Kiah tidak mengharap banyak, “Yang penteng jeut tamita raseki haleu ngon teunang/Yang penting bisa mencari rezeki halal dengan tenang.”

Harapan ibu Kiah sangat sederhana, kemerdekaan bagi ibu tua itu adalah kebebasan berbuat dalam menjalani hidup. Dengan menjadi penjual biji jamblang musiman, dia bisa membantu meringankan suami yang bekerja sebagai pelaut.

Senja menutup perhelatan itu, sayup-sayup terdengar suara orang membacakan ayat suci Al-Quran. Orang-orang bubar, panitia mengucapkan sampai jumpa tahun depan, pada hari kemerdekaan selanjutnya.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Geulayang Lon Manyang

Oleh Arif S

Pada hamparan sawah kering di Lampermai Cot Irie, sebuah tradisi lama terekam. Geulayang itu dilepas, lalu terbang mencari lawan, menentukan juara.


Penarik layang-layang sudah bersiap, siaga satu. Tangan mereka terjulur memegang ujung benang yang terentang dari layang-layang. Geulayang Tunang, sebuah tradisi lomba layang-layang akan dimulai, seorang juri memberi aba-aba. “Tempoe buet ka dimulai!” Teriak juri dari pengeras suara.

Tempoe buet adalah aba-aba untuk menaikkan layang-layang. Juri memberikan limit waktu selama 10 menit untuk tahap ini. Geulayang melesat terbang, angin yang berhembus kencang tidak sulit bagi layang-layang beradu cepat melesat ke udara. Ada 28 layang yang melenggang-lenggok ke kiri dan ke kanan. Menghias langit yang mulai mendung pada Jumat sore, 25 Juli 2008 di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hari itu hanya 28 layang peserta pada Geulayang Tunang. Setiap satu layang-layang ditangani oleh tiga hingga lima orang, mereka melakukan kerja secara tim dengan baik untuk menerbangkan geulayang. Tidak sampai 10 menit, semua layang-layang telah mengudara, namun juri tetap menunggu sisa empat menit sebelum melanjutkan tahap mengulur benang. Untuk tahap ini, tempo yang diberikan juga 10 menit.

Berpacu mengulur benang adalah tahapan paling seru. Layang yang lebih ringan mudah menarik benang. Benang yang lepas menimbulkan bunyi berdesing. Seorang membantu menjaga kumparan benang agar tak tersangkut, yang lain memegang kumparan yang terbuat dari kayu. Pengendali menjaga layang-layang agar tidak menyelip dan bertabrakan dengan layang-layang lain.

Akhir dari tahapan yang harus dilalui adalah tempoe cok pleh untuk menentukan pemenang oleh panitia. Juri akan memberi perintah kepada semua peserta untuk menuju tempat penganjungan. Mereka berjalan sepanjang bidang sawah, ke sebuah garis yang dibuat dari rentangan seutas tali. Limit waktu untuk tahap ini adalah tiga menit.

Di sinilah, tahap penentuan dilakukan. Setelah semua peserta berkumpul berjejer mengikuti garis tali, juri mulai menghitung melalui pengeras suara. Tiga orang juri mengamati ke layang-layang di langit itu dengan seksama. Bukan pekerjaan yang mudah. Karena di ketinggian sekitar 900 meter, layang-layang itu seperti sama saja tingginya.

***
Geulayang adalah sebuah hobby yang berawal dari tradisi lama, semenjak Aceh masih dipimpin raja-raja. Sore itu juga untuk hiburan, bukan ajang taruhan.

Nazar, seorang peserta menyebut itu hanya menyalurkan sebuah hobby, sama seperti pemain bola ikut turnamen. “Saya memang suka bermain layang-layang, jadi ini hanya hiburan. Acara seperti ini sudah sering sekali di tempat kami,” sebutnya.

M Jamil, Panitia sekaligus salah seorang juri menyebut, untuk menambah semangat peserta, yang menang diberikan hadiah berupa rokok. Untuk membeli hadiah itu, peserta yang ikut lomba diwajibkan mendaftar sejumlah uang. “Ini hanya untuk hiburan bagi warga,” sebutnya. Bahkan bisa membina hubungan kekeluargaan antar sesama.

Jamil ada juri dan harus ahli. Matanya tajam memandang langit. Di sana 28 layang meliuk-liuk diterpa angin, dia beserta seorang rekannya harus menentukan siapa sang jawara.

Tiba-tiba Sebuah layang-layang warna hijau terpisah lebih ke depan. Layang-layang yang satu ini nyaris tegak tali. Terbangnya pun tenang. Juri hampir saja memutuskan layang-layang hijau itu sebagai juara, namun ada peserta lain yang protes.

Geulayang hijau tidak memenuhi syarat sebagai pemenang. Layang-layang tersebut tidak mencapai ketinggian 800 meter, benangnya terlalu pendek. Tidak ada tanda batas serupa kain hijau yang dipasang panitia di sana. Hal ini diakui pemiliknya.
Tempoe cok pleh diulang kembali.

Jamil, kembali menatap ke langit mengamati layang-layang. Lelaki paruh baya itu mencari geulayang yang melesat lebih ke depan. Lalu didapat, sebuah layang bergambar kartu AS joker warna merah muncul condong ke depan.

Jamil langsung menunjuk Hantan Saga Ikupang, nama layang-layang Milik Nazar dari Desa Meunasah Mayang sebagai juara. Di nomor dua, ada Datok Maringgih milik Samsuddin. Tidak ada yang protes terhadap keputusan Jamil itu.


Semua peserta mulai menurunkan layang mereka, hujan mulai jatuh dalam rintik-rintik kecil. Geulayang Tunang akan dibuka kembali esok sore dan selanjutnya, untuk merawat tradisi.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Luka Belum Selesai

Oleh Andi Firdaus

Bang Mus pernah menjadi satpam di hotel Renggali, Takengen, Aceh Tengah tahun 1990. Badannya masih kekar. Kumisnya tebal dan lebat. Rambut cepak. Selembar foto masih terpampang di dinding berkayu lapuk. Saya mengamati foto dalam bingkai itu penuh tanya. Masih atletis, janggung dan gagah.

LANCOK adalah desa seperti kebanyakan dusun di Aceh. Ada rumah sekolah, meunasah, kedai kopi, dan hilir mudik para penggarap sawah yang lalu lalang. Kehidupan masyarakat berjalan seiring berjalannya waktu. Lancok masih berada Kecamatan Bandar Baru, Pidie.

Selebihnya empat desa tetangga, Lancok Mesjid, Sawang, Lancok Baroh dan desa Manyang. Jaraknya dengan kota Kecamatan Bandar Baru, sekitar 3 kilometer.

Jika menuju desa itu, kita dihadapkan pada bentangan sawah dan pemandangan petani sedang menggarap sawah. Ada lembu sedang membajak, perempuan menanam padi, burung-burung berkicau, juga anak-anak lari tanpa baju. Benar-benar suasana desa.

Dari kelima desa, Lancok terbilang beda. Di desa ini Mustafa menghabiskan hari-hari bersama warga lain. Pembawaannya santai, bersahaja dan ramah.

Tak ada pertengkaran dengan tetangga meski hidupnya sudah puluhan tahun. Siang itu penampilannya sederhana. Memakai baju putih abu-abu layaknya lelaki seusianya. Meski penampilan sederhana, tapi tak jarang senyumnya yang istimewa.

Jika senyum, gigi berkarat. Pecandu rokok. Matanya sebelah kanan kecil, hidungnya bergores bagai disayat pisau. Kulit hitam, matanya lembam. Orang-orang Lancok memanggilnya Bang Mus.

Lebih akrab. ”Nama lengkap Mustafa Usman,” Katanya sambil mengeluarkan senyum.
Mustafa dilahirkan pada 12 Januari 1970. Usianya kini memasuki 38 tahun. Pertemuan saya dengannya berlangsung sederhana. Di atas tikar ukuran 3x3 kami duduk. Kaki terlipat dan saling berhadapan.

Di samping kanan terletak satu kursi papan warna dasar kayu. Tak ada cat warna-warni layakya rumah warga lain. Ada meja kecil di sebelah kanan tak beraturan. Di atas kepala kami ada tali, penuh dengan sangkutan kain.

Celana dalam, baju putih pendek dan kebayak warna biru. Semua kotor kena lumpur. “Ini lah rumah kami apa-adanya,” sambil tangannya memegang sebatang rokok siap dihisap. Kami duduk dengan obrolan santai. Bersila tikar pandan, di atas serambi rumah.

Mustafa menghabiskan separuh usianya di rumah yang masih berarsitektur ke-Aceh-an. Atapnya rumbia. Di depan rumah terlihat kandang lembu, dan sebatang pohon jambu. Benar-benar bukan tata ruang yang bagus, apik. Apa adanya. Bukan pemandangan indah memang. Dari sudut kesehatan lingkungan juga tak elok.

Jika di depan rumah ada kandang lembu dan taiknya berserakan. “Kesehatan lingkungan perlu diperhatikan agar penyakit tak mudah menyerang,” kata perawat kesehatan, Anita yang baru dua tahun menikah dengan pemuda setempat.

Senin siang, 3 Februari 2008 saya bertemu dengan laki-laki biasa, bukan artis yang beritanya sering menghiasi halaman media, meski berita tak berbobot, penuh gosip dan bahkan soal foya-foya selebriti di hotel mewah. Untung saja Mustafa tak nonton acara TV semacam cek dan ricek, kasak-kusuk dan bibir. Mustafa seumur hidupnya belum pernah masuk surat kabar, apalagi televisi.

Tak ada wartawan yang datang ke pelosok desa tempat ia tinggal, meski hanya sekadar wawancara singkat, bukan eklusif. Tak ada media elektronik bertemu dengan Mustafa, meski hanya merekam sekilas gambar wajahnya yang tua, bersahaja.

Sama sekali belum ada. ”Wartawan jino le beurita peujabat dum, asai haba pejabat di tameng koran (wartawan sekarang banyak berita pejabat, kalau kata-kata pejabat masuk koran),’ Bang Mus coba menyentil. Keinginan saya berjumpa dengan Bang Mus seharusnya sudah kulakukan lima tahun silam. Meski profesi saya sebagai wartawan freelance.

Namun, ketika itu Aceh dalam situasi konflik. Perang. Ini berawal ketika pada Senin pukul 00.00 Wib, 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat militer. Bahaya bagi keselamatan saya jika lalu lalang di pelosok-pelosok desa ketika itu. Pengumuman itu tak terkecuali berimbas ke desa Lancok. Desa di mana Mustafa tinggal dalam kondisi tubuhnya yang lusuh.

Di sebuah rumah Aceh yang tak tertata dengan rapi, apik dan semak. Lorong menuju rumah Mustafa juga tak mudah masuk bagi setiap orang. Pandangan mata orang was-was. Tamu yang datang tak sedikit yang di plototin. Curiga.

Sejak Lancok berada di bawah status darurat militer seperti desa-desa lainya di Aceh, sepertinya warga sudah memahami ilmu kecurigaan. Bak ada pelatihan curiga yang diberikan sebelumnya. Setiap tamu yang masuk akan dicurigai dengan spontanitas. Apalagi tamu yang baru pertama sekali mengunjungi ke desa tersebut.

Di samping Bang Mus duduk seorang pria, rambut gondrong, tingginya sekitar 170 cm, kulit putih, badannya tegap. “Susah bila konflik, untung ada damai,” kata Muzakir pemuda desa setempat setengah berharap agar damai terus membumi di Aceh. Kecurigaan warga pada tamu bukan tak beralasan.

Banyak kejadian di depan mata, terus lengket di kepala pemuda dan warga hingga kini. “Kami masih ingat,” kata pemuda berusia 29 tahun singkat. Tahun 1990 ketika Aceh berada di bawah payung Daerah Operasi Militer (DOM) misalnya, sesosok mayat ditemukan warga persis di atas badan jalan menuju arah kota Kecamatan Bandar Baru. Tepatnya di depan pabrik pengolah padi milik Muhammad (50). Tak ada yang melihat di malam buta itu.

Paginya, seorang pria tergeletak tanpa identitas. “Semua warga tau, dulu ditemukan mayat di sana,” jelas Zakir sambil tangannya menunjuk ke arah pabrik yang dulunya sempat menghebohkan warga sekitar. Mayat tersebut ditemukan warga tanpa identitas. “Yang jelas bukan orang dari kampung ini,” Zakir meyakinkan saya ketika kami minum kopi bersama di desa itu.

Bagi anak muda, tinggal di kampung tanpa pekerjaan merupakan ketakutan tersendiri. ”Saya pergi ke Malaysia, cari kerja,” kata bang Mus seraya menjelaskan bahwa kepergiaanya ke negeri jiran untuk menghindari konflik.

Lima tahun Bang Mus melalang buana di negeri mantan perdana menteri Muhazir Muhammad. ”Bang Mus merantau ke negeri orang gak pulang-pulang,” kata Zakir. ”Nanggroe teh Kir (negeri mana Kir)?” Jawab Bang Mus sambil wajahnya menoreh Zakir.

”Kalau jadi anak muda jangan mau tahan sepatu pa’i (Sebutan untuk tentara pemeritah Indonesia) di kampung,” sindirnya lagi.

Sebelum ke malaysia, Bang Mus pernah menjadi satpan di hotel renggali, Takengen, Aceh Tengah tahun 1990. Badannya masih kekar. Kumisnya tebal dan lebat. Rambut cepak. Selembar foto masih terpampang di dinding berkayu lapuk.

Saya mengamati foto dalam bingkai itu penuh tanya. Foto Bang Mus atletis, jangkung. ”Itu foto tahun 90-an saat saya masih menjadi pengaman hotel,” jari tangan menunjuk tepat ke arah wajahnya.

”Foto ini di depan hotel Renggali,” tuturnya semangat.

MUSTAFA kini sendiri. Bukan seperti dulu gagah dan tegar. Tak banyak yang tahu Mustafa anggota Gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 90-an, sebutannya masih AM (Aceh merdeka), ia bergabung di Malaysia.

”Kami dulu mendengar saja Mus anggota Aceh Merdeka, tapi tak pernah jumpa,” sebut Rusyidah Ahmad (35) tetangga Mus di lain waktu kepada saya.

Perjuangan Mus di negeri jiran bukan tak ada tantangan. Mus harus lari bersembunyi dari kejaran polisi Malaysia, karena dianggap sebagai pendatang haram. Tapi tak jarang juga tertangkap akhirnya menjalani hukuman di penjara Malaysia.

”Kena tangkap sangat banyak, paling tiga bulan kemudian lepas,” dengan bangga Bang Mus bercerita. Hampir jutaan orang Aceh punya mimpi ketika itu. ”Bangsa Aceh ingin merdeka dari pemerintah Indon,” ketus Bang Mus sambil kedua tangannya sibuk memperbaiki sandal jepit.

Zakir tersenyum. ”Aceh merdeka tinggal mimpi Bang Mus,” jawab Zakir spontan. ”Perjuangan masih panjang,” timpalnya lagi. Pembicaraan berhenti. Zakir menadahkan wajahnya ke langit. ”Tarek rukok-rokok dile (Hisap rokok dulu),” gudang garam merah dia sodorkan.

Ekonomi Bang Mus payah, tak ada pekerjaan tetap. ”Rukok nyoe ata gob bie (rokok ini pemberian orang),” logat Acehnya kental. Sulit merubah ideologi merdeka yang sudah tertanam di kepada Bang Mus sejak puluhan tahun. Ia juga korban penyiksaan.

Masih ingat dalam kepala hampir jutaan rakyat Aceh, ketika pemukulan orang-orang Aceh di negeri jiran. Bang Mus salah satu dari sekian ribu orang yang hampir mati disiksa. Camp tahanan Semenyih, Port Klang, Kuala Lumpur pagi sekitar pukul 05.00. Bang Mus masih lelap tidur. Berbantal lengan, berkasur lantai dari semen.

“Doorr…dorrr,” suara tembakan membangunkannya. “Tahanan lari tak menentu arah,” sambungnya. Dalam sekejab Bang Mus disiksa, dipukul, ditendang hingga badannya seperti mayat.

Tragedi yang merengut nyawa ratusan orang Aceh mati tak beralasan. Selebihnya 45 ribu lebih warga Aceh dan pencari suaka panik. Begitu data sementara yang dikeluarkan konsul RI di Malaysia. Peristiwa Semenyih, 26 Maret 1998 adalah tragedy

menghentakkan dunia Internasional. Tak tanggung-tanggung, organisasi Solidaritas Perempuan (SP) menghimbau kepada lembaga seperti ILO, UNHCR, ICRC, Komisi HAM PBB untuk menyelenggarakan aksi bantuan kemanusiaan. Menurut Bang Mus, para tahanan saat itu diperlakukan tidak manusiawi.

Diperlakukan seperti binatang, dihina dan disiksa. “Kami dikasih racun oleh penjaga penjara,” katanya. Alasan tersebut membuat tahanan tak tahan diperlakukan layaknya binatang.

“Kami masih punya harga diri, kami manusia,” lanjut Bang Mus sambil wajahnya menoleh ke Zakir.

“Kami lawan,” suaranya sedikit tinggi. “Phet that Kir (Pahit sekali Kir),” dengan nada serak Bang Mus mengeluarkan kata.

“Popor senjata mengena ke wajah dan mata saya. Kami diserang pada malam gelap saat kami sedang lelap tidur.

Suara tembakan terdengar di mana-mana, kami kocar-kacir,” pelan-pelan Bang Mus memegang wajahnya. “Aneuk mata teuset u lua (Biji mata keluar),”

“Ini contoh penyiksaan,” jari telunjuknya mengarah ke mata sebelah kiri.

“Saya pingsan tak sadarkan diri,” kepalanya menggeleng-geleng.

Tak hanya camp Semenyih ratusan orang mati dan ribuan lainnya cedera. Machap, Umbo dan camp Langgeng juga terjadi insiden yang sama. Para tahanan tak berdaya. Bukan hanya pendatang haram (ilegal) merasakan penyiksaan, pencari suaka politik semacam Bang Mus juga ikut menjadi sasaran kekerasan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) menggugah prihatin. Mereka mendesak kerajaan menghentikan pendekatan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap imigran Indonesia dan pencari suaka di Malaysia.

Selain itu, LSM juga meminta agar segera mengumumkan nama-nama korban yang tewas dalam kejadian di Semenyih, Machap, Umboo dan Lenggeng.

Demikian siaran pers yang dikirim kepada pemerintah Malaysia dan Indonesia melalui seruan solidaritas Internasional untuk perlindungan Hak Asasi Imigran Indonesia di Malaysia, 22 April 1998.

“Muka saya berdarah, kaki patah, mata tak bisa melihat apapun,”

“Terus….terus,” saya mencoba bertanya.

“Supot supeut hana kuthe droe kuh (gelap tanpa sadar diri),” sebutnya sambil menarik asap rokok dalam-dalam. Menggunakan kapal TNI angkatan laut, bang Mus dipulangkan dalam kondisi tak berdaya.

Tubuhnya tak bergerak. Warga menanti kedatangan bang Mus. Isak tangis tak tertahankan. “Bang Mus seperti mayat,” kata Rusyidah. “Dia hidup tapi tidak bisa berbuat apapun, hanya terbaring di ranjang ,” sambungnya lagi.

15 AGUSTUS 2005, secercah harapan datang. Tsunami 26 Desember 2004 menggugah pihak bertikai bicara damai. Bermil-mil dari Lancok, Kota dingin Helsinki menjadi pembicaraan mewujudkan perdamaian. Ada pertimbangan kemanusiaan di balik perlawanan yang digencarkan lebih 30 tahun.

Rekonstruksi, rehabilitasi, reintegrasi, rekonsiliasi adalah agenda diantara segudang agenda lainnya. Korban konflik menjadi bagian terpenting mewujudkan damai permanen. Jika Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh berperan mengurus korban tsunami, maka Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ditujukan untuk korban konflik.

Bang Mus korban nyata yang bisa dilihat dengan mata kepala. Tak perlu riset, penyelidikan, atau pembuktian jenis apapun. Jalannya pincang, matanya buta. Tak memiliki pekerjaan karena fisiknya tak tahan.

“Hek that bantuan lawet njoo (susah dapat bantuan),” dia sambil bergurau.
“Datang saja ke BRA,” saran saya.

“Ke BRA?” wajahnya memperlihatkan ketidakpercayaan.

“Saya tak bisa buat proposal, kalau dikasih saya ambil,” ungkapnya.

Cerita bang Mus, dirinya pernah ke Dinas Sosial Kabupaten Pidie tak terhitung jumlahnya, apalagi ke BRA. Jika ada informasi pengobatan gratis, baik dari LSM lokal maupun internasional, tak pernah ia sia-siakan. Siapa tahu nasib mujur berpihak padanya.

Tak banyak kepentingan, hanya sekadar biaya pengobatan sebelah matanya yang rabun, dan fisiknya yang cacat. Itu pun harus menunggu tanpa kepastian. “Begitulah,” nada pasrah dia keluarkan.

Hari-harinya berharap belas kasihan. Berharap dibayar secangkir kopi dan sebatang rokok sudah lumayan. Berharap banyak dari pemerintah bukan pekerjaan mudah. “Usaha sep that ka (Usaha sudah melebihi),” sebutnya.

Saya sempat berpikir lama. Berpikir apa yang diperbincangkan di Helsinki untuk korban seperti bang Mus. Bila bang Mus bagian yang terlupakan, bagaimana dengan ribuan korban yang lain? “Reintegrasi bukan untuknya?” batinku.

Juni 2008 Bang Mus tak bisa berbagi cerita lagi. Dari balik kaca mobile phone sore itu, sebuah Sort Service Message (SMS) memberi tanda; Andi, bang Mus meninggal.

Saya bergegas melayat ke rumah duka. Tepat pukul 12.00 WIB bang Mus disemayamkan dengan dihadiri warga desa setempat. Saya berada di belakang iringan jenazah menuju pemakaman terakhir. Menyiratkan saya pada cerita-cerita tentang kematian reintegrasi yang tak berpihak.

"Bang Mus meninggalkan luka yang belum selesai," bisik teman seperjuangannya.

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...