Pasca Rehab Rekon, Pengangguran Melonjak

Andi Firdaus / The Globe Journal

Banda Aceh - Berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia dan Bank Dunia, pengangguran di Aceh masih menjadi tantangan utama bagi pengambil kebijakan. Lapangan pekerjaan yang selama ini tercipta bukan untuk jangka panjang, namun bagian dari hasil rekonstruksi yang sifatnya jangka pendek.


Hal itu disampaikan Deputy Manager Multi-Donor Fund untuk Aceh-Nias, Safriza Sofyan dalam siaran pers yang dikirim ke The Globe Journal, Selasa (18/11). Menurutnya, jika pelaku rekonstruksi keluar dari Aceh, kemungkinan bakal ada peningkatan penganggangguran yang tetap bertahan di atas angka 9 persen.

Sehingga katanya, perlu adanya investasi sektor swasta yang besar, terutama di bidang pertanian dan manufaktur untuk membalikkan situasi tersebut, apalagi sektor migas yang tak bisa diandalkan. "Sektor migas terus menurun hampir 20 persen pada tahun 2008 karena kehabisan cadangan gas," sebutnya.

Sementara itu, laporan perkembangan ekonomi Aceh terbaru menunjukkan, tingkat konsumsi swasta maupun publik terus naik, bahkan melebihi 50 persen PDB. Hal ini bisa dilihat dari daya beli masyarakat untuk kendaraan, listrik dan konsumsi bahan bakar yang meningkat pada tahun 2008. Akibatnya, kemiskinan menurun seperti yang diperkirakan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga mencapai 23,5 persen. Angka tersebut merupakan tingkat masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Ini merupakan penurunan tajam tingkat kemiskinan sebelum terjadinya bencana tsunami," jelasnya.

Hal tersebut dapat dilihat akibat pulihnya sektor pertanian dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5 persen pada semester pertama tahun 2008, karena adanya investasi yang disedikan melalui bantuan rekonstruksi. Meski sektor pertanian pertumbuhannya positif, namun upaya besar masih diperlukan guna mendorong pertumbuhan di sektor Minyak dan Gas (Migas) yang pada pertengahan tahun 2008 melambat menjadi 3,1 persen.

Selain itu, Ekonom Bank Dunia Perwakilan Jakarta, Enrique Blanco Armas mengatakan, untuk yang pertama kali pascatsunami tingkat inflasi di Aceh lebih rendah dibandingkan nasional karena dipicu oleh kenaikan harga pangan dan bahan bakar global. "Inflasi pada bulan Agustus 2008 Banda Aceh sebesar 8,2 persen, sedangkan nasional mencapai 11,9 persen," kata Enrique. [003]

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Guru Diajarkan Kenal Karakter Siswa

Sumber: The Globe Journal

Kesejahteraan guru kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Akibatnya, guru sering mengeluh dan berimbas menurunnya mutu pendidikan di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Akademisi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jabal Ghaful, Dr Bansu I Ansari, M.Pd dalam seminar bertajuk "Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru Melalui Aktive Leaning" di kampus lama Jabal Ghafur, Gle Gapui, Pidie, Minggu (16/11).

Bansu mengatakan, seminar ini untuk menambah wawasan guru dalam proses belajar mengajar, termasuk upaya meningkatkan pemahaman guru menghadapi karakter siswa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dia juga menyinggung dekadensi moral yang pernah terjadi di kalangan siswa SD, seperti kasus permerkosaan yang dilakukan secara bergilir. "Kita tidak bisa menyalahkan siswa, itu lebih kepada ketidakmampuan seorang pendidik dalam mengajar," ujarnya.

Disinggung angka kelulusan UAN di Aceh yang mencapai 80 persen, Bansu menjelaskan, angka tersebut hanya kuantitas, sedangkan kualitas tidak bisa ditentukan. "Gak bisa dipatok," sebut dia.

Seminar yang diadakan oleh Aceh Care Fundation (AFC) melibatkan 600 peserta dari guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para mahasiswa di lingkungan kampus Jabal Ghafur. [003]

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Petani Garam

Yusnizar, 45 tahun, petani garam warga Desa Lancang, Kecamatan Simpang Tiga Pidie, sedang mamasak garam, Minggu (16/11). Mereka kerap dipermainkan harga oleh agen dengan nilai terendah mencapai Rp1.000/kg. Photo: Andi Firdaus

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Pasir Hitam

Pantai Mantak Tari, Simpang Tiga, Kabupaten Pidie mulai diminati pengunjung terutama pada hari Minggu. Selain berenang, puluhan warga lainnya memanfaatkan pasir hitam yang memiliki khasiat untuk penyembuhan penyakit rematik, Minggu (10/11). Foto: Andi Firdaus

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Syariat Islam "Sejarah" di Aceh

Oleh Arif S

(dari Tuengku Puteh hingga Tungku Agam)

Dari warung kopi Cek Yuke, saya melihat langit senja yang memencarkan bias kekuningan. Matahari perlahan mulai menghilang dibalik kubah mesjid Raya Baiturrahman. Setelah meneguk sedikit kopi yang pahit, saya mulai ingat sejarah, mesjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh ini pernah dibakar oleh Belanda dalam menaklukkan Banda Aceh. Jendral Kohler tewas di halaman depan mesjid tersebut.

Karena tidak dapat menerima komandan mereka tewas, para serdadu Belanda membakar Mesjid Raya sebagai pelampiasan. Masyarakat Aceh tidak dapat ditaklukkan, nilai agama yang mereka anut cukup kuat untuk membuat mereka rela berjuang dalam mempertahankan apa yang mereka yakini. Belanda adalah bangsa kafir yang wajib dilawan.

Dari sini, Belanda mulai berpikir bahwa bangsa Aceh harus dilawan dengan cara lain. Yaitu melalui agama. Islam telah menjadi akar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Para pedagang Arab telah memperkenalkan Islam ke Aceh sejak ratusan tahun sebelum Belanda masuk dan menjajah Aceh. Atas nama penyesalan, Belanda membangun kembali Mesjid Raya Baiturrahman, bahkan lebih indah dan megah dari sebelumnya.

Dan untuk pertama kalinya, saran C Snock Hurgronje dipraktekkan dalam menaklukkan Aceh. Belanda berhasil mengadu domba masyarakat Aceh dengan membawa agama sebagai komoditi politik untuk mencapai kekuasaan dan meredam perjuangan masyarakat Seuramo Mekkah. Ini tejadi ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum saya dilahirkan.

Ternyata ingatan tentang sejarah jauh lebih pahit dari kopi yang saya minum. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, Aceh bergabung dengan Indonesia. Oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno. Aceh diberi gelar ”Daerah Istimewa” dengan tiga keistimewaan yaitu Agama, Budaya dan Pendidikan. Tapi keistimewaan dalam menjalankan Agama Islam dalam bentuk Syariat Islam tidak direspon oleh Presiden Sukarno.

Bahkan Sukarno mengingkari segala janjinya dengan mencaplokkan Provinsi Aceh dalam residen Sumatra Utara. Hal ini menyulut perjuangan baru dari Abu Daud Beureueh melalui Darul Islam. Perlawanan yang memakan ribuan korban nyawa tersebut tidak hanya dalam memperjuangkan syariat Islam, tapi juga untuk segala kebrobrokan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang menjalankan pemerintahan kolonial di Aceh.

Abu Beureueh baru berdamai pada tahun 1961 setelah Jakarta kembali memberikan keistimewaan bagi Aceh. Tapi perjuangan dalam menegakkan Syariat Islam tetaplah mimpi dari sisa-sisa kepedihan. Realisasi keistimewaan pada waktu itu hanya pada dua pilar saja yaitu pendidikan dan budaya. Itupun tidak sepenuhnya.

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan undang-undang Undang-Undang Nomor 44 untuk Aceh dimana “pelaksanaan syariat Islam” diakui. Undang-undang hasil inisiatif dari sekelompok elite dan politisi yang melihat pemberian payung politik hukum untuk penegakan keistimewaan Aceh adalah instrumen yang dapat memadamkan Perang Aceh yang berkobar kembali pasca 1998.

Sebuah solusi yang terkesan terlambat dalam menyembuhkan luka masyarakat Aceh yang terus menerus merasa ditindas oleh pusat. Pemerintah menerapkan kembali ide Neo-Snouckis. Karena penerapannya hanya untuk masyarakat kecil yang berjudi atau meminum minuman keras untuk menghilangkan stress akibat konflik. Hukum cambukpun marak terjadi di Aceh. Para wanita yang tidak berpakaian pantas dicegat. Ada yang dibotaki, digunting celana, bahkan diarak telanjang bagi yang kedapatan melakukan mesum. Patroli polisi syariah dan kasus salah tangkap mewarnai media di Aceh.

Tak ayal kritikan dari dunia luar tentang penerapan syariat islam di Aceh mengalir keras. Pada Tahun 2006 sebuah undang-undang UU No 11 mengenai pemerintahan Aceh kembali disahkan. Tapi realisasi syariat islam tetap ambigu. Ambisi Nanggroe Syariah mengalahkan kemampuan yang ada. Sebagian masyarakat yang memprotes penerapan syariat ala tersebut berada di posisi - istilah acehnya "lagẽ takalon Quran brôk. tabaca hanjeut tasipak budôk"- serba salah.

Azan magrib mulai berkumandang dari pengeras suara mesjid. Dari tadi saya hanya tenggelam dalam ingatan sejarah yang paradoks. Lampu warung kopi mulai dimatikan, tapi suara riuh para penikmat kopi belum juga berhenti. Di Aceh, warung kopi menjadi tempat diskusi yang menyenangkan. Semua masalah yang terjadi di Aceh dan dunia didiskusikan semua. Entah itu mahasiswa, masyarakat biasa, para teknokrat,dan bahkan para pejabat. Semua mereka mencintai kopi yang pahit.

Seperti penerapan syariat islam yang terkesan pahit. Bagaimanapun masyarakat Aceh saat ini baru saja keluar dari kungkungan konflik yang panjang dan musibah tsunami yang tidak sedikit merenggut nyawa. Ditengah masa transisi ini masyarakat butuh seperangkat hukum yang benar-benar dapat memberikan mereka rasa adil, apapun namanya. Yang tidak memberikan kekebalan, yang bisa mengadili para koruptor, pejabat, tentara dan siapapun mereka atas berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan. Inilah ajaran Al-Quran yang sesungguhnya.

Syariat islam bukan hanya mengatur bagaimana cara wanita berpakaian, karena syariat islam dapat diterapkan disembarang tempat dan waktu. Menjadikan syariat islam sebagai simbol justru akan memperburuk pandangan dunia luar yang memang anti terhadap yang berbau Islam. Aceh sekarang bukan Aceh yang dulu. Aceh yang damai telah dipenuhi tangan-tangan dunia luar dengan seribu kepentingan dibawah payung misi kemanusiaan.

Menerapkan syariat islam tidak bisa dengan mengandalkan kekuasaan, penerapan ajaran islam harus memenuhi tiga unsur klasik yaitu: Harus menjadi rahmat bagi sekalian alam, kemaslahatan umat, dan berkeadilan.

Lalu dapatkah hukum islam yang akan diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dapat menjawab segala tantangan jaman. Aceh yang beragam, Aceh yang damai dan Aceh sebagai wilayah bekas bencana.

kopi di meja mulai dingin, tanpa menghiraukan rasa pahit, kutelan tanpa sisa.

Dimuat Pertama Kali di Harian Aceh

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...

Kepulangan Hasan Tiro dan Perdamaian Aceh

Oleh Taufik Al Mubarak

Jika tak ada aral melintang, proklamator dan pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Hasan Tiro, yang selama ini bermukim di Swedia direncanakan akan pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008. Kepulangan Hasan Tiro disebut-sebut murni atas keinginannya sendiri, dan tidak ada agenda politik. Meski tidak ada agenda politik, sejatinya kepulangan tokoh kunci GAM tersebut mampu meredam memanasnya kondisi politik di Aceh menjelang Pemilu 2009.


Sebab, bagaimana pun, peran tokoh yang digelari ‘Wali Nanggroe’ oleh pasukan GAM ini diperlukan dalam mengawal dan menjaga perdamaian Aceh tetap langgeng. Apalagi belakangan ini, kondisi Aceh terus memburuk terkait meningkatnya aksi kriminalitas, berupa perampokan dan penculikan, serta penggranatan kantor Partai Aceh (PA) di beberapa wilayah dan pembakaran kantor Partai SIRA, yang notabene partai dari eks kombatan GAM dan aktivis referendum.

Makna Kepulangan Hasan Tiro
Di tingkat nasional, informasi kepulangan Hasan Tiro memunculkan polemik, khususnya terkait perlu tidaknya perlakuan istimewa terhadap tokoh yang puluhan tahun mengobarkan perlawanan terhadap Jakarta. Pun begitu, pihak TNI seperti dikutip okezone, Rabu (24/9) mengaku akan mengawasi kedatangan Hasan Tiro di Aceh. Kebijakan tersebut diambil tak terlepas dari cerita masa lalu Hasan Tiro yang dinilai membahayakan keutuhan NKRI. Sementara pengamat intelijen, Soeripto, tidak begitu mempersoalkan kepulangan Hasan Tiro, karena murni kepulangan biasa, tidak ada agenda terselubung yang perlu dicurigai.

Namun, tidak begitu halnya tanggapan dari Aceh. Berita kepulangan Hasan Tiro disambut suka-cita oleh rakyat, terutama oleh mantan GAM. Sebab kepulangan tersebut memberikan makna tersendiri, khususnya terhadap eksistensi Partai Aceh, di samping memuaskan kerinduan para pengikutnya yang kini berhimpun dalam Komite Peralihan Aceh (KPA), organisasi baru GAM. Malah, mereka akan memberikan pengamanan khusus, sebagai bentuk penghormatan bagi pemimpinnya yang puluhan tahun meninggalkan Aceh.

Sebab, sejak bertolak ke luar negeri tahun 1979 saat situasi keamanan tidak menentu, Hasan Tiro tidak pernah kembali lagi ke Aceh. Hasan Tiro menetap di Amerika dan selanjutnya mendapatkan suaka politik ke Swedia, dan mengendalikan perjuangan GAM di pengasingan. Meski sempat diberitakan meninggal dunia dan terkena stroke, serta diisukan tidak lagi mengendalikan perjuangan GAM secara total, namun Hasan Tiro tetap menjadi tokoh kunci yang memengaruhi penyelesaian konflik Aceh.

Artinya, terlepas dari sejumlah misteri tentang kondisinya, restu Hasan Tiro selalu ditunggu, khususnya terkait hal-hal prinsipil tentang perjuangan dan sikap politik GAM dalam perundingan. Bisa disebut, tanpa restu Hasan Tiro, mustahil MoU Helsinki yang mengakhiri konflik Aceh terlaksana dengan mulus.

Jadi, kepulangan Hasan Tiro ke Aceh menunjukkan kondisi keamanan Aceh sudah kondusif. Hal ini tentu saja sebuah pengakuan bahwa perdamaian Aceh bukan lagi main-main, karena tokoh penting yang selama ini begitu kuat mengobarkan api perlawanan, akhirnya dapat menikmati buah perdamaian. Untuk itu, hendaknya, semua pihak menjaga perdamaian ini dengan sepenuh hati, sambil menutup rapat-rapat peluang munculnya konflik kembali.

Agenda Perdamaian
Meskipun kepulangan Hasan Tiro dinyatakan tidak dibumbui dengan agenda politik, sejumlah pihak di Aceh tetap berharap kepulangan Hasan Tiro dapat memberikan makna positif bagi keberlangsungan perdamaian di Aceh. Sebab, keengganan Hasan Tiro kembali ke Aceh pasca-penandatanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 silam, memunculkan tanda tanya besar bahwa Hasan Tiro tidak merestui perdamaian Aceh. Jika keinginan kepulangannya ke Aceh benar-benar terwujud, kekhawatiran bahwa Hasan Tiro tidak mendukung perdamaian akan hilang dengan sendirinya.

Hal ini perlu dipertegas, agar kepulangan Hasan Tiro tidak dipolitisir dan dimanfaatkan untuk agenda tersembunyi kelompok tertentu, yang membuat kondisi Aceh bertambah panas. Apalagi belakangan, aksi-aksi kekerasan seperti penggranatan kantor Partai Aceh (PA), pembakaran kantor Partai SIRA, serta tindakan intimidasi lainnya terhadap partai-partai tertentu meningkat. Kondisi ini tak terlepas untuk kepentingan Pemilu 2009.

Banyak kekhawatiran muncul di Aceh saat Pemilu berlangsung nanti. Kekhawatiran tersebut bukan tak beralasan, sebab Pemilu di Aceh berbeda dengan di tempat lain karena hadirnya sejumlah Partai Lokal. Banyak pihak berharap agar Pemilu berlangsung aman dan damai, tanpa paksaan untuk memilih partai tertentu. Selama ini, ancaman dan intimidasi terhadap masyarakat untuk memilih suatu partai sering terjadi. Pelarangan pendirian kantor partai tertentu, yang diikuti pembakaran sejumlah umbul-umbul partai semakin menunjukkan jika Pemilu di Aceh kental warna kekerasan. Sebab, persaingan dalam merebut suara dan simpati rakyat Aceh tak hanya dilakukan melalui tawaran sejumlah program politik, melainkan juga melibatkan kekerasan.

Nah, kepulangan Hasan Tiro juga tidak tertutup kemungkinan akan dipolitisir oleh kelompok atau partai tertentu untuk mendulang simpati publik Aceh, karena akan memberi keuntungan psikologis bagi partai tersebut. Mereka akan memonopoli suara rakyat dengan memanfaatkan ketokohan Hasan Tiro, untuk mengintimidasi partai lain. Banyak pihak mewaspadai agar kepulangan Hasan Tiro tidak disusupi agenda terselubung yang memberi pengaruh pada rusaknya perdamaian. Sebab, Jika kondisi seperti ini yang terjadi, jelas kepulangan Hasan Tiro tidak memberikan pengaruh apapun.

Namun, lain halnya jika kepulangan Hasan Tiro setelah 32 tahun lamanya tidak menginjak tanah Aceh membawa pesan-pesan perdamaian, tentu akan mendatangkan keuntungan bagi rakyat Aceh. Apalagi jika kepulangan tersebut untuk meredam gejolak konflik yang bakal muncul terkait keberadaan Partai lokal pada Pemilu nanti, serta untuk mencari solusi atas agenda penyusunan Qanun Wali Nanggroe yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Maka semua pihak harus menyambut baik keinginan tersebut.

Akhirnya, kita berharap, agar kepulangan Hasan Tiro ke Aceh benar-benar murni atas keinginannya sendiri tanpa dipolitisir oleh partai tertentu, sebab jika itu yang terjadi, jelas kepulangan Hasan Tiro tidak memberi pengaruh apapun, terutama untuk keberlangsungan perdamaian Aceh.

Note: Tulisan ini ditulis sebelum kepulangan Hasan Tiro

Selengkapnya...

[+/-] Ringkasan saja...